Tau Nggak Tujuan Negara Monarki dan Teokrasi itu Didirikan???

Tujuan Negara Monarki
Tujuan Negara Monarki

Berikut Tujuan Negara Monarki dan Teokrasi yang Selama ini Belum Kita Ketahui

Tujuan Bangsa dan Negara – Sudah banyak teori yang berbicara mengenai tujuan dan fungsi negara. Sebelum kita bahas apa saja tujuan negara pada umumnya, mari kita satukan pemikiran terlebih dahulu tentang definisi tujuan dan fungsi. Ada beberapa definisi mengenai keduanya, kami akan mencoba mencarikan salah satu kutipan mengenai definisinya tentang tujuan dan fungsi secara epistemologi dalam hubungannya dengan masalah negara.

Tujuan yaitu mengumpamakan adanya sasaran yang hendak dicapai yang terlebih dulu sudah ditetapkan. Tujuan menunjukkan dunia cita yakni suasana ideal yang harus dijelmakan. Tujuan menjadi idea yang statis, kalau ia sudah ditetapkan.Tujuan sering bersifat abstrak tetapi sangat gamblang maksudnya. Untuk itu tujuan secara garis besar semacam landasan atau alasan sebuah perencanaan dalam aktualisasi untuk memilih dan menjalan sesuatu, baik secara idealis maupun juga rasionalis.

Dilihat dari pandangan politik, tujuan negara akan sangat ditentukan oleh siapa yang paling berkepentingan atas kedua hal tersebut dan dimana negara meletakkan kedaulatannya. Maka, ada dua pilihan, tujuan yang ditentukan oleh penguasa (penguasa pemegang kedaulatan negara atau biasa dikenal negara monarki) atau bisa ditentukan oleh rakyat (kedaulatan rakyat atau biasa disebut negara demokrasi). Kali ini kita akan membahas tentang tujuan negara menurut sang penguasa.

Tujuan Negara Berdasarkan Penguasa (Monarki)

Tujuan negara yang pertama yaitu berdasarkan kepentingan penguasa. Negara yang berlandaskan seperti ini biasanya menganut sistem monarki, atau negara teokrasi yang kedaulatan dipegang oleh salah seorang, bisa seorang raja, pangeran, atau tokoh agama yang sudah mendapat kepercayaan secara otoritas dalam hubungannya langsung dengan Tuhan/Dewa-dewa yang berasal dari kepercayaan mereka.

Tujuan negara teokrasi/monarki ini sudah tentu melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Sang Pemilik Kedaulatan sang adikodrati. Dalam pengambilan keputusannya sudah pasti akan diwarnai subyektifitas penguasa. Rakyat dalam negara model seperti ini hanya sekedar sebagai obyek kekuasaan.

Rakyat dalam negara seperti ini hanya berkewajiban menerima dan mendukung tujuan yang telah dicanangkan penguasa negara, sedangkan penguasa sebagai personifikasi negara.

Seperti pendapat L.V. Ballard, “bahwa hubungan politik yang terdapat dalam negara-negara kekuasaan pada hakekatnya merupakan hubungan dimana rakyat banyak tergantung pada penguasa-penguasa yang kecil jumlahnya”

Sedangkan menurut Carter dan Herz, “Totaliterisme ditandai oleh dorongan negara untuk memaksa persatuan usaha menghapus oposisi terbuka dengan suatu pimpinan yang merasa dirinya paling tahu mengenai cara-cara menjalankan kebijaksanaan pemerintah, dan pemimpin tersebut menjalankan kekuasaan melalui suatu elit yang kekal.

Dibalik tindakan seperti itu terletak suatu ideologi atau doktrin yang membenarkan konsentrasi, mencakup pembatasan atas kekuasaan individu dan kelompok, sebagai alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan terakhir yang pasti atau tujuan tertentu yang menurut mereka sudah ditakdirkan oleh sejarah”

Jadi disini kita mulai paham kan, kenapa negara-negara yang menganut sistem monarki, teokrasi, oligarki dan sejenisnya cendrung flat, terkesan seragam hampir disemu elemen. Nah, dalam konteks ini ada beberapa tujuan yang sering diambil oleh sang penguasa dalam menentukan tujuan besar negaranya.

  • Kejayaan Negara dengan Menciptakan Musuh Bersama

Sering kita jumpai dalam pembahasan sejarah banyak penguasa menempatkan kejayaan negara sebagai tujuan utama negaranya. Kejayaan ini dipercaya sebagai alat yang ampuh dalam membangkitkan semangat nasionalisme dalam meningkatkan gairah percaya diri bangsa.

Kemudian kebanyakan penguasa yang akan langsung menjadi motor penggerak dalam aplikasi program menuju tujuan yang diinginkan. Pastinya dalam mewujudkan keinginannya dibutuhkan proaktif dari rakyat dalam merespon semua intruksi sang penguasa.

Ada beberapa cara yang dilakukan penguasa dalam merealisasikan hal tersebut, seperti halnya menjadi orator ulung melalui pidato – pidato kebangsaan dengan semangat retorika berapi-api untuk membakar semangat rakyatnya, serta seruan mobilisasi kekuatan dalam mengahancurkan musuh bersama.

Nah, yang perlu dicatat, keberadaan musuh bersama ini menjadi elemen penting dalam menggairahkan semangat juang. Sekaligus menjadi alat pemersatu, bagaimana kita bisa menyatukan entitas negara jika tidak memiliki musuh bersama.

Keberadaan musuh ini sering digambarkan oleh penguasa secara abstrak, bisa-bisa rakyat kurang mengerti dan memahami, namun keberadaannya sengaja diciptakan penguasa karena dengan begitu rakyat bergantung kepada penguasa.

Hanya penguasa lah satu-satunya otoritas yang mampu melihat musuh negara dan yang berhak menetukan kriteria siapa yang menjadi musuh bersama. Jadi, lebel musuh bisa dikenakan kepada siapa saja, termasuk kepada rakyatnya sekalipun, yang dirasa oleh penguasa tidak mau tunduk, patuh kepada kehendak penguasa.

Keberadaan musuh yang sangat absurd tersebut ditanamkan penguasa melalui metode indoktrinasi. Rakyat secara tidak langsung dibius dengan berbagai informasi, kebijakan dan seruan yang bersifat indoktrinasi. Seakan mempercayai setiap langkah penguasa dalam membawa bangsa dan negara ke arah yang dicita-citakan. Yaitu, sebuah kejayaan negara sudah berada dijalan yang benar.

  • Menciptakan Simbol Kejayaan

Dahulu setiap penguasa yang bersifat teokrasi bisa mengekspresikan totaliterisme pengabdiannya pada tuhannya dengan membangun tempat peribadatan, skla raksasa, lengkap dengan segala kemewahan dan kemegahannya.

Salah satu bentuk keberhasilan penguasa dahulu bisa dilihat dari peninggalan kuno seperti spinx dan piramid di Mesir, tempat-tempat pemujaan peninggalan Aztek dan Maya di Amerika Selatan, ada candi Borobudur dan Prambanan di Indonesia misalnya.

Selain itu kejayaan yang berhasil dilakukan oleh penguasa bisa berupa dengan menambah wilayah teritori negaranya melalui penaklukan. Seperti Iskandar Yang Agung dari Macedonia, Julius Caesar dari Romawi yang mempunyai motto terkenal yaitu Vini, Vidi, Vici yang memiliki arti, Datang, Lihat, Menang.

Juga ada simbol kejayaan dari bangsa Portugis di abad pertengahan dalam memperluas wilayah dan pengaruhnya dengan menggunakan motto, Gold, Glory and Gospel”nya.

Dengan menciptakan simbol-simbol kekuasaan ini secara tidak langsung memperlihatkan watak asli penguasa, secara umum keinginan untuk mengabadikan kejayaan yang sempat diraihnya. Negara-negara yang ditaklukkan harus menyerahkan kekayaan negaranya sebagai rampasan perang, termasuk kesediakan bagi bangsa yang ditaklukkan untuk mejadi budak.

Mempertontonkan hasil rampasan perang ketika pasukan penguasa kembali dari peperangan berupa hartabenda, wanita dan budak-budak, menjadi bukti kemenangan mereka. Mereka, juga terkadang mengangkut peninggalan kebudayaan bangsa yang ditaklukkan untuk kemudian diletakkan di ibukota negara sebagai monumen kejayaan masa pemerintahannya.

Hasil materi rampasan menjadi modal untuk memperkuat angkatan bersenjata mereka dan bukannya menghentikan penguasaan wilayah malah sebaliknya, dengan bertambah kuatnya pasukan perang juga menambah daftar wilayah penguasaan.

Di era modern sejarah mencatat sosok Adolf Hitler selaku pimpinan Partai Nazi Jerman, dengan memanfaatkan celah kelemahan sistem demokrasi, melalui pemilihan umum berhasil meraih puncak kekuasaan.

Dalam merealisasikan ambisinya, Hitler yang dijuluki Fuhrer itu, kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi negara totaliter. Selaku pemegang kekuasaan tertinggi, Hitler menentukan semua arah dan tujuan negara sendiri yaitu “Kejayaan Jerman”.

Jika di Eropa ada sosok Hitler, di Asia juga ada Jepang yang muncul dari Asia Timur dengan mengusung semboyan “Asia Timur Raya”, dengan menguasai Asia Timur dan Tenggara yang kemudian dilumpuhkan oleh Sekutu atau Amerika Serikat.

Meskipun bentuk penjajahan, penindasan yang sekarang ini dikutuk, ironisnya secara sadar atau tidak masih sering diagungkan dan dijadikan landasan membangun sistem kenegaraan dengan alasan kebanggaan kejayaan di era dulu.

Baca Juga :

Tidak pernah ada negara yang senang berada adam penguasaan negara lain. Seringkali terjadi anomali ats pemahaman bahwa kejayaan adalah kehebatan negara. Rasa benci dan dendam kepada bangsa penakluk ada produk dari penguasaan.

Maka tidak heran jika bagi bangsa penakluk selalu mencoba memelihara kekuatan untuk upaya antisipasi serangan balik, dan hal tersebut diikuti dengan biaya yang tidak sedikit. Salah satu faktor kelelahan mental akibat harus selalu waspada terhadap kemungkinan bangkitnya perlawanan sering luput dari perhitungan.

Tidak sedikit dari mereka bangsa penakluk yang senantiasa mengawasi atau bahkan selalu mengintervensi setiap kebijakan di daerah taklukannya sekalipun dengan jarak yang lumayan jauh. Pekerjaan semacam itu sangatlah menguras tenaga, pikiran, dan memerlukan ongkos besar dalam kacamata manajemen.

Konsekuensi dari hal tersebut ialah dengan terkurasnya kas suatu negara. Bahkan sejarah membuktikan, bahwa negara penakluk jika masih terus mengontrol secara totaliter, kejayaan tidak akan bertahan lama. Subyektifitas penguasa pengganti adalah kendala utama.

Sebagai contohnya Babylonia, Persia, Macedonia, Romawi dan lain sebainya runtuh setelah melewati masa kejayaan. Kegagalan manajemen menjadi kata kunci bagi kegagalan keberhasilan pengelolaan negara.

Berbeda dengan negara-negara yang secara administratif telah memisahkan bekas jajahannya malah terbilang bisa survive dan makmur, seperti halnya Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Spanyol, Portugis, dan Jepang. Karena, sudah tidak ada tanggungjawab materil maupun moril kepada negara bekas penguasaanya dan bisa fokus kepada kebutuhan internal.

  • Penguasa yang Menghendaki Kesejahteraan

Tujuan yang terakhir ini yaitu keinginan sang penguasa dalam menghendaki kesejahteraan negaranya. Kesejahteraan hanya mungkin dicapai bila negara bisa menciptakan kestabilan dan ketertiban dalam pemerintahannya.

Untuk maksud tersebut, penguasa dengan wewenang yang dimiliki, kemudian membuat hukum yang berorientasi pada kepentingan umum. Dengan sistem hukum yang baik maka akan tercipta kepastian, sesuatu yang paling esensial yang diperlukan masyarakat.

Seperti catatan sejarah, bahwa sebelum Romawi mempraktekkan hukum, raja Hammurabi dari Babylonia, telah memakai dasar undang-undang tertua di dunia. Hal tersebutlah menjadi instrumen penting dalam mengakomodir setiap keputusan penguasa yang harus dipatuhi oleh semua anggota negara. Sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan dalam bernegara sekaligus dalam tahap mencapai kesejahteraan bersama.

Sejauh mana kesejahteraan yang dipersepsikan oleh penguasa dapat diterima oleh masyarakat atau rakyat (sebai obyek yang ingin disejahterakan). Menarik untuk memperhatikan pendapat Frans Magnis-Suseno ini :

“Negara dapat mengusahakan kondisi-kondisi kesejahteraan para anggota masyarakat, tetapi tidak dapat membuat mereka sejahtera. Negara tidak langsung dapat menciptakan kesejahteraan seseorang. Kalau negara mau langsung membuat para anggota masyarakat menjadi sejahtera, negara jauh ke dalam totalitarisme. Yang diciptakan negara adalah prasyarat-prasyarat obyektif yang perlu tersedia agar kesejahteraan masing-masing anggota dapat terwujud.”

Itu tadi ulasan kami mengenai tujuan negara berdasarkan kepentingan penguasa yang biasa dilakukan oleh negara penganut sistem pemerintahan teokrasi, monarki atau bahkan oligarki. Giman, sudah pahamkan apa tujuan negara secara teoritis dan empiris, semoga catatan ini bisa membuka cakrawala sobat melek semua dan terimakasih atas supportnya, sampai ketemu di sesi selanjutnya tujuan negara versi rakyat (sistem demokrasi).