Tugas Lain Lembaga Kepolisian Selain Sebagai Pelayan dan Pengaman Masyarakat

Tugas Lain Lembaga Kepolisian
Tugas Lain Lembaga Kepolisian

Tugas Lain Lembaga Kepolisian Selain Sebagai Pelayan dan Pengaman Masyarakat

Tugas Lain Lembaga Kepolisian – “Kami Siap Melayani Anda Selama 24 Jam, Polisi Sahabat Masyarakat atau Pusat Layanan Kepolisian”, itu beberapa motto atau tagline yang sering kita temui saat berkunjung kesalah satu kantor cabang kepolisian di Indonesia, yang disebut dengan Polsek (Kepolisian Sektor). Polsek adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.

Polsek dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Pangkat seorang Kapolsek sendiri bervariasi, tergantung status daerah bertugasnya, jika bertugas di daerah Ibukota (Jakarta) biasanya berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), sedangkan untuk daerah urban seperti kota Bandung, Surabaya, Malang, Semarang dan lainnya bergelar pangkat Komisaris Polisi (Kompol), untuk daerah yang bertipe rural dipimpin oleh polisi yang bergelar pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), sedangkan untuk daerah seperti Papua biasanya seorang Kapolsek bergelar pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda).

Perbedaan pangkat dalam memimpin sebuah organisasi atau lembaga publik sebenarnya juga berlaku sama, tidak hanya di lembaga kepolisian. Alasan utamanya yaitu sebagai wujud profesionalitas dan kecakapan seorang pejabat dalam mengurusi lembaganya dengan porsi yang pas dengan karakteristik wilayah kerjanya.

Berbicara tentang lembaga kepolisian, sering kita dengar bahwa lembaga pemerintah yang memiliki sifat khusus. Sebenarnya apa sih yang membuatnya masuk dalam kategori lembaga khusus? Jadi lembaga kepolisian setiap negara itu tidak boleh terikat langsung dengan kebijakan pemerintah yang sifatnya politis.

Maka dari itu lembaga kepolisian di semua negara tidak bisa dipisahkan dengan administrasi negara dan pastinya sistem peradilan pidana.

Lembaga kepolisian sendiri yang memiliki peran sebagai lembaga hukum dalam pengendalian sosial melakukan tugasnya secara rutin berdasarkan batasan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Mekanisme kerja pokok kepolisian bersifat standar, tidak tergantung pada arah kebijakan politik harusnya dan juga tidak tergantung pada besar kecilnya alokasi anggaran negara UU-APBN).

Nah, artinya perubahan anggaran hanya berpengaruh pada jaminan dan fasilitas operasional kerja, bukan pada orientasi kerja, jadi tidak ada alasan bagi aparat kepolisian mengeluh karena kerja berat siang malang tapi gaji segitu aja, dan juga tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kemasyarakat.

Kepolisian adalah institusi negara dalam bentuk birokrasi sipil

Sebagai lembaga sipil polisi tidak bekerja atas dasar komando atau dasar perintah atasan seperti halnya yang berlaku di dunia militer, melainkan polisi bekerja atas dasar kesadaran dan pengetahuannya terhadap koridor fungsi tugas yaitu keamanan dan ketertiban berdasarkan ketentuan undang-undang.

Polisi juga berhak menolak penugasan yang isi perintahnya berlawanan dengan aturan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan tanggungjawab sepenuhnya terletak pada diri pribadi petugas (si polisi).

Sudah menjadi rahasia umum, ketertiban dan keamanan merupakan hal yang dibutuhkan oleh semua unsur dalam negara, masyarakat dan pemerintah. Sementara tindak kriminalitas bisa terjadi disemua tingkatan dan kapan saja ketika kesempatan itu ada. Maka peran kepolisan dalam pengendalian sosial harus benar-benar dipahami bersama.

Oleh karena luasnya wilayah, bagi kemungkinan kejahatan itu muncul, beberapa negara membuka kesempatan kepada masyarakat atau warganya untuk berperan serta dalam fungsi penyelidikan, yang dikenal sebagai penyelidik independen, swasta atau semacam detektif swasta.

Fungsi dan tugas kepolisian

Menjaga dan memelihara ketertiban umum sekaligus menjaga keamanan masyrakat sudah menjadi tugas utama kepolisian dimana pun karena diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum, di sektor lalulintas, kepolisian memiliki satuan polisi lalu lintas dan satuan polisi jalan raya/jalan bebas hambatan (highway patrol).

Pada dasarnya yang dimaksud dengan menjaga dan memelihara keamanan ialah polisi berkewajiban melindungi masyarakat dari segenap tindakan anggota masyarakat yang dapat mengganggu rasa aman masyarakat. Adapun penanganan atas kasus kriminal, seperti penipuan, pencurian, pembunuhan, penyelundupan, peredaran jenis barang psikotropika, pelecehan seksual, sampai pada pelanggaran kesusilaan dan lain sebagainya, sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang kepolisian.

Baca Juga :

Disamping bertanggungjawab atas ketertiban umum dan keamanan yang bersifat langsung kepolisian juga berkewajiban untuk mendeteksi, menaggulangi, membongkar kejahatan, baik sebelum maupun setelah dilakukan.

Lembaga kepolisian juga memiliki divisi khusus yang sifatnya rahasia (intelgensi) baik ditingkat lokal maupun pusat yang namanya reserse. Nah, maka dari itu polisi berhak untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, sampai pada penangkapan secara pro-aktif, yang artinya tidak perlu menunggu ada laporan/pengaduan dari masyarakat.

Fungsi polisi sebagai penyelidikan, penyidikan juga dibatasi sampai pada pembuatan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kemudian, proses hukum dilanjutkan oleh lembaga negara lainya, misalnya kejaksaan, dan apabila perkara atau kasus dimaksudkan dinilai memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses pengadilan.

Untuk mencapai efektifitas kerja, kepolisian sebagai alat negara yang bertanggungjawab atas masalah keamanan dan ketertiban, beberapa negara memberlakukan ketentuan pembagian kerja berdasarkan ruang lingkup kewilayahan seperti, kota, wilayah regional (provinsi), atau negara bagian.

Untuk kasus kejahatan yang melintasi batas wilayah penanganannya dilakukan oleh organ kepolisian pusat (misal : polisi federal/FBI di Amerika Serikat, Scotland Yards di Inggris, dengan atau tidak bekerjasama dengan polisi negara bagian. Berlaku umum juga untuk kasus kejahatan yang melintas batas negara, dilakukan kerjasama internasional melalui interpol.

Dengan kaitan dalam tugasnya polisi sebenarnya sebagai personifikasi negara. Baik secara tersurat maupun tersirat polisi adalah sebagai petugas negara yang berdiri diatas pijakan sangat kuat yaitu, hukum negara.

Sebagai personifikasi negara polisi dalam melakukan pemeriksaan, interogasi, sampai dengan penangkapan, ada prosedur baku yakni memperlihatkan lencana kepolisian yang memuat lambang negara (terlebih bagi petugas kepolisian yang tidak sedang menggunakan baju seragam).

Polisi wajib menjelaskan bahwa ia melakukan tugas untuk dan atas nama negara sekaligus wajib menjelaskan apa yang menjadi hak pihak yang diperiksa, diinterogasi atau ditangkap. Pihak yang sedang berurusan dengan kepolisian wajib tahu bahwa yang dihadapi adalah petugas negara yang bertugas atas nama negara.

Dengan demikian perlawanan atau pembangkangan terhadap petugas kepolisian, yang sedang melaksanakan fungsi tugas, harus diartikan sebagai perlawanan dan pembangkangan terhadap negara. Ini berarti, negara, dengan kekuatannya, yang mendekati mutlak itu, akan dengan mudah mematahkan perlawanan dan atau pembangkangan yang dilakukan warganya. Jadi pahami betul hak dan kewajiban antara pemeriksa (polisi) serta pihak terperiksa, supaya tidak terjadi malprosedural yang malah bisa merugikan satu pihak atau malah keduanya.