Senjata Mutahir Demokrasi

Senjata Mutkhir Demokrasi
Senjata Mutkhir Demokrasi

Aspek-Aspek Penting Pemerintahan yang Demokratis

Sejarah Demokrasi – Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan di dunia yang sampai saat ini masih banyak dipakai negara-negara dalam mengurusi rumah tangganya. Meski dalam perkembangannya sistem pemerintahan demokrasi juga sering mendapat kritikan dari berbagai elemen, baik pengamat politik, praktisi, akademisi atau bahkan aktivis. Dibalik kontroversi dari sistem demokrasi sendiri perlu kita ketahui bersama beberapa jurus andalan dari sistem ini, apabila diterapkan sesuai proporsinya insyallah cita-cita demokrasi yang baik yang memihak rakyat juga terealisasi. Berikut beberapa jurus jitu demokrasi.

Bottom-up dan Transparansi

Sistem demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subyek memiliki konsekuensi pada tatacara proses pengambilan kebijakan negara (konstitusi) dan proses pengambilan keputusan (decision making process). Pemerintahan yang berasal dari rakyat, melaksanakan apa yang telah menjadi kehendak rakyat yang bermanifestasikan dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas.

Demokrasi tidak mengenal kebijakan yang berasal dari kehendak dan kepentingan kekuasaan. Seluruh kebijakan harus berasal dari kehendak aspirasi yang berkembang di masyarakat. Melalui partai politik dan kelompok kepentingan lain (steakholder) menangkap aspirasi dalam melaksanakan fungsi demokrasi sejatinya. Maka manajemen pemerintahan yang berkedaulatan rakyat tidak mungkin dilaksanakan dalam sistem manajemen yang bersifat tertutup.

Kedaulatan rakyat menghendaki keterbukaan (transparansi) yang dengan dapat diketahui secara segara hal apapun yang sekiranya perlu berkaitan dengan masalah penyelenggaraan negara. Beberapa negara demokrasi bahkan mempertegasnya dengan konstitusi (hak rakyat untuk tahu atau the right to know). Dampak langsung dari transparansi biasanya sulit terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan ini nampaknya yang ngga diinginin birokrat kita ehehe . . .

Transparansi juga berdampak pada kejelasan dan terbukanya mekanisme suksesi kepemimpinan, karena publik secara langsung berperan serta. Pola bottom-up dan transparan lebih menjamin bagi lahirnya pejabat publik yang paling mendekati kehendak (sebagian besar) rakyat karena ada keterikatan emosional antara rakyat (konstituen) dengan pejabat publik.

Fakta empirik yang terjadi di sejumlah negara demokrasi dengan sistemnya yang mapan, membuktikan hal tersebut.

Pemerintahan yang Ramping dan Desentralistik

Dengan pola pengambilan kebijakan yang bottom-up juga berdampak pada sistem manajerial pemerintahan. Pola manajemen pemerintahan berawal dari tingkat daerah dengan pemerintahan di tingkat pusat merupakan ujung proses. Maka lingkup kewenangan pemerintah, ditingkat pusat, tidak lahir dari kehendak ingin menguasai dan mengatur seluas-luasnya, namun merupakan kewenangan dasar yang tidak bisa tidak harus dimiliki pemerintah pusat untuk sekedar eksistensi sebuah negara.

Konsekuensi lain dari demokrasi yaitu prosesnya yang bersifat bottom-up dalam pemerintahan bersifat desentralistik. Jadi, pelaksanaan desentralisasi dalam negara demokrasi berangkat dari kesadaran manajemen bahwa kekuasaan yang terlalu menumpuk di pusat kekuasaan, yang menyebabkan sebagaian sangat besar permasalahan negara berada di tingkat pusat, justru jauh lebih menyulitkan.

Banyak yang memiliki pemahaman bahwa manajemen memerlukan pembagian kekuasaan baik vertikal maupun horisontal. Dalam skala negara teraplikasikan dalam bentuk pembagian atau pemecahan kekuasaan yang bersifat horisontal yaitu trias politika dan secara vertikal melalui sistem desentralisasi. Maka, desentralisasi lahir dari kesadaran dan kebutuhan manajemen akan perlunya pemerintahan yang sehat dan bukan atau tidak dari keengganan.

Dalam demokrasi sendiri untuk menjaga iklim perekonomian agar tetap sehat, fungsi pemerintah lebih sebagai regulator atau stimulator bagi pelaku ekonomi. Dengan demikian negara tidak lagi ribet dengan memerlukan formasi pegawai terlalu besar yang berakibat bengkaknya anggaran rutin pemerintah, dampak dari birokrasi yang lamban.

Artinya disini hubungan antara pemerintah dan swasta berlangsung dan saling berbagi untuk percepatan pembangunan. Harusnya pemerintahan yang demokratis itu umumnya sederhana dan ramping, sehingga mampu menekan anggaran negara.

Akuntabilitas

Dalam negara demokrasi sangat diutamakan kesadaran akan arti anggaran sebuah negara sebagai bentuk sumber pendapatan negara dari memungut pajak. Maka setiap penggunaan anggaran negara harus dipertanggungjawabkan pada rakyat. Kemudian penggunaan dana oleh institusi negara, legislatif, eksekutif, yudikatif, termasuk lembaga birokrasi sipil dan kemiliteran, harus dipertanggungjawabkan kepada parlemen selaku lembaga perwakilan rakyat.

Parlemen disini berhak meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan verifikasi laporan pemerintah yang hasilnya harus dapat diakses publik. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh sesama lembaga negara dan sesama pengguna keuangan negara yang dibiayai rakyat, selain tidak tepat, juga mudah untuk terjebak pada kemungkinan terjadinya kolusi.

Kepemimpinan yang teruji ?

Peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dipilihnya penyelenggara negara yang berasal dari kalangan rakyat, hakikatnya adalah jawaban atas pertanyaan klasik dalam mencari pemimpin yang ideal sekaligus idaman rakyat. Demokrasi sendiri melalui sistem pemilihan umum, yang artinya tidak membedakan sesama warga negara, tidak juga membatasi keikutsertaan rakyat untuk memilih dan menentukan pemimpin pemerintahan dan wakil-wakil yang dipercaya berdasarkan pilihan bebas, secara teoritis, merupakan sistem yang paling mendekati idaman.

Hanya demokrasi yang memiliki sistem seleksi dalam menjaring calon pemimpin yang dimulai dari bawah sampai ke puncak kerucut (bottom-up). Maka dari itu apabila sistem demokrasi dilaksanakan dengan benar seharusnya akan melahirkan pemimpin yang terbaik yang dimiliki bangsa, atas dasar pilihan rakyat sendiri, untuk ruang dan waktu tertentu

Baca Juga :

Budaya kritik

Sistem demokrasi membuka akses seluas luasnya bagi rakyat untuk menyatakan pendapat tentang pemikiran, juga tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan pemerintahan secara langsung maupun tidak menyangkut kepentingan dirinya. Sejauh menyangkut kepentingannya, publik akan selalu menghendaki yang terbaik. Kritik dalam demokrasi salah satu cara memperoleh kriteria yang terbaik.

Maka demokrasi tidak sekedar dipahami sebagai budaya kebebasan semata, budaya demokrasi juga budaya kritik. Melalui forum diskusi, perdebatan, dan kritik hanya mungkin terjadi dalam iklim kebebasan pastinya. Pikiran dan gagasan baru, mudah terlahir dan langsung teruji bila ada ruang publik sebagai sarana untuk menguji dan memperdebatkan apapun.

Kritik akan selalu hadir pada hampir semua hal yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Dampak dari budaya kritik dalam kurun waktu ternyata berbuah positif, hal yang mungkin tidak diduga sebelumnya. Budaya kritik juga menghasilkan segala sesuatu menjadi lebih berkualitas karena yang terbaiklah yang akan mampu bertahan sekaligus lolos dan lulus dari ujian.

Kualitas budaya, dalam budaya kritik umumnya lebih bermutu dibanding dengan produk yang sama dari negara yang tidak memelihara budaya kritik. Inovasi baru juga lebih mudah lahir dalam negara yang memelihara budaya kritik. Pada dasarnya budaya kritik terletak dalam kekuatan dan kualitas budaya. Budaya kritik adalah budaya intelektual.

Budaya kompetisi

Diskursus mengenai pro dan kontra dalam demokrasi akan terus ada karena di sana terletak masalah paling mendasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yaitu, dari mana dan siapa yang berhak memegang kekuasaan.

Masing-masing akan tetap bersikukuh pada keyakinannya apabila tidak ada faktor lain yang secara jelas dan nyata menghadirkan fakta akan kebenaran atau ketidakbenaran keyakinan yang dianut.

Globalisasi yang melanda dunia, dampak dari revolusi informasi, dengan sangat gamblang menghadirkan fakta perbedaan mencolok antara negara demokrasi dengan negara non demokrasi.

Melalui jendela-jendela informasi seperti televisi dan internet, masyarakat sebuah negara bisa dengan mudah melihat perbedaan kualitas kehidupan masyarakat demokrasi dan yang non demokrasi. Di era informasi tidak ada satu negara yang sanggup menutup rapat-rapat pengaruh informasi.

Di penghujung akhir era kejayaan sistem komunis misalnya, masyarakat negara komunis melihat perbedaan mencolok tersebut. Secara umum mereka melihat perbedaan kualitas kepemimpinan negara demokrasi, yang umumnya lebih terbuka, lebih akrab dengan masyarakat dibanding dengan pemimpin negara komunis yang umumnya dingin dan tertutup.

Untuk menjadi pemimpin, yang sudah tentu harus berasal dari rakyat, demokrasi mensyaratkan siapapun untuk mau bertarung dengan pesaingnya. Mereka harus menjajakan dengan apa dan bagaimana kelak pemerintahannya mengusahakan tercapainya kesejahteraan bagi negara dan rakyat.

Membentuk kultur yang sehat, yakni menginginkan dan menghormati yang terbaik, diperlukan agar persaingan tetap berada pada koridor demokrasi. Budaya bersaing atau kompetisi harus menyatu dalam kehidupan. Seperti halnya dalam bidang olahraga, seni, sains, teknologi atau dalam dunia ekonomi seperti dengan melahirkan generasi wirausahawan yang handal.

Maka dalam produk budaya demokrasi tidak hanya unggul dalam bidang perpolitikan saja, melainkan merambah ke yang lainnya. Daya saing adalah kekuatan demokrasi.

Demikian ulasan mengenai beberapa jurus jitu yang mutahir dari demokrasi untuk sistem pemerintahan yang baik dan pro semua elemen pelengkap dalam tatanan sebuah negara, nantikan ulasan-ulasan yang menarik lagi dan terimaksih buat sibat melek semua yang setia mampir dimari hehehe