Perlu Kalian Tau Lewat 9 Deklarasi ini HAM (Hak Asasi Manusia) itu Diperjuangkan

Perlu Kalian Tau Lewat 9 Deklarasi ini HAM (Hak Asasi Manusia) itu Diperjuangkan

Perkembangan Hak Asasi Manusia – Meluasnya konsep dalam konteks globalisasi dewasa ini, isu seputar Hak Asasi Manusia menjadi hangat dibicarakan di hampir semua belahan dunia.  Sudah sejak zaman dulu permasalahan hak dikenal di banyak negara, namun yang paling populer membahas tentang isu ini ialah negara-negara di belahan dunia barat.

Dibelahan dunia lain seperti negara-negara dunia ketiga , masyarakat atau kultur setempat juga mengenal konsep seputar hak-hak warga negaranya meski tidak sejauh negara barat yang tertuang dalam rumusan-rumusan yang bersifat formal. Kebanyak materi di dunia negara berkembang berupa cerita rakyat, dongeng, mitos, metafor, legenda yang sering tidak memisahkan fakta dan tafsir serta belum berbentuk tulisan.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara-negara di dunia yang tergabung dalam wadah universal PBB ingin merumuskan sebuah formula mengenai pembatasan hak-hak warga negara yang selama ini sangat bias dan sempit. Salah satu alasan mendasarnya yaitu dinamika kehidupan mengalami pertumbuhan pesat, baik pertumbuhan dari segi manusia maupun fisik.

Lewat globalisasi diharapkan mampu menciptakan iklim segar tentang konsep permasalahan hak yang selama ini banyak melahirkan kasus-kasus pelanggaran hukum. Hak asasi manusia sendiri sering diartikan sebagai hak yang dimiliki setiap individu dan melekat pada dirinya sejak lahir. Hak yang sangat mendasar sifatnya mutlak diperlukan supaya manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya.

Hak yang dianggap universal yang dimiliki setiap individu manusia tanpa melakukan perbedaan berdasarkan ras, agama, suku, bangsa, warna kulit, jender dan bahasa. Perlu yang namanya perhatian khusus, dalam artian melalui sistem yang sudah disepakati yaitu negara menjadi alat yang efektif dalam menaungi kebutuhan masyarakatnya. Eksistensi negara dewasa ini dalam konteks pemenuhan hak dasar warganya menjadi tujuan dan cita-cita akhir. Maka kali ini ayomelek akan mencoba mengulas, peran negara atau lembaga formal yang sudah melakukan upaya bersama membuat sebuah kesepakatan dan formula tentang Hak Asasi Manusia yang nantinya menjadi acuan bersama. Berikut 9 Deklarasi resmi yang Membahas dan Merumuskan Hukum Hak Asasi Manusia.

1 Magna Charta

Berawal di Benua Eropa bagian barat pemikiran mengenai hak asasi telah berlangsung sejak abad 17 dengan munculnya konsep Hukum Alam serta hak-hak alam. Meski sebelumnya juga sudah sempat tersinggung isu terkait hak asasi manusia ini pada abad pertengahan di Inggris. Ditandatanganinya sebuah perjanjian bernama Magna Charta oleh Raja John dari Inggris dengan sejumlah bangsawan, dengan memaksa Raja John untuk memenuhi semua hak bangsawan sebagai imbalan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dukungan perang.

Hak yang terakomodir kala itu meliputi hak politik dan hak sipil yang mendasar. Seperti hak untuk diperiksa dimuka hakim (habeas corpus). Lambat laun hak tersebut tidak hanya berlaku untuk kaum bangsawan saja melainkan masyarakat umum.

Yang melatar belakangi pendiskusian dan perumusan isu hak asasi manusia ini adalah ketidak adilan, ketidak puasan masyarakat pada waktu itu dengan konsep bahwa kekuasaan raja berdasarkan wahyu ilahi atau hak suci raja. Padahal lambat laun kebijakan dan titah raja kian memuakkan dan sesekali menindas rakyatnya sendiri.

2 Declaration des Droits de I’Homme et (Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara) – 1789

Jika pemikiran John Locke menjadi dasar rakyat Amerika saat memberontak melawan penguasa Inggris, maka Jean Jacques Rousseau menjadi inspirasi bagi masyrakat Prancis untuk memulai revolusinya pada tahun 1789 melawan Raja Bourbon, Louis XVI. Tuntutan masyrakat pada saat itu masih seputar hak asasi di bidang politik seperti hak kebebasan atas kesamaan dan hak menyatakan pendapat.

Lewat deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara ini lah awal mula disepakati secara bersama dan formil tentang hak manusia di Prancis. Yang perumusannya dilakukan pada awal masa revolusi Prancis. Ada beberapa poin yang tertuang dalam maklumat tersebut. Seperti hak atas kebebasan (liberte), kesamaan (egalite), dan kesetiakawanan (faternite).

3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia – 1948

Berawal dari berakhirnya Perang Dunia II muncul banyak keinginan negara-negara di belahan bumi untuk lebih baik dengan menciptakan sebuah tatanan global yang dinamis dan kondusif. Hal tersebut juga dikarenakan banyaknya negara yang mulai menganut paham demokrasi. Sebuah sistem yang mampu memberikan akses keterbukaan antar individu.

Melalu salah satu lembaga internasional bernama PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) rumusan mengenai hak asasi manusia segera mungkin dilakukan. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kesepakatan bersama secara universal bagi perilaku manusia. Usaha pertama mendapat fasilitas dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB yang didirikan pada tahun 1946.

Dalam sidang Komisi Hak Asasi Manusia, kedua jenis hak asasi manusia dimasukkan sebagai hasil kompromi antara negara-negara Barat dan negara lain, sekalipun hak politik masih lebih dominan. Hasil memuaskan ini tercapai hanya dalam kurun waktu dua tahun. Karea momentum yang memang menguntungkan. Negara-negara sekutu termasuk Uni Soviet baru saja memenangkan perang dan menginginkan sebuah tatanan hidup baru yang lebih aman.

Maka dari itu berbagai hak dan kebebasan dirumuskan secara luas, seolah-olah bebas tanpa batas. Satu-satunnya pembatasan tercantum dalam pasal terakhir, yaitu no 29 yang sering dilupakan oleh banyak orang. Berikut isi pasalnya:

“setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakatnya dan bahwa dalam pelaksanaan hak-hak dan kekuasaannya setiap orang hanya dapat dibatasi oleh hukum yang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dalam rangka memenuhi persyaratan yang adil dalam hal moralitas, kesusilaan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis.

4 Dua Kovenan Internasional

Setalah dilakukan sebuah deklarasi tentang konsep hak asasi manusia, tahap kedua yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi PBB yaitu membuat sebuah perjanjian yang lebih mengikat dan prosesural. Dengan ditentukan pula bahwa setiap hak akan dijabarkan, dan prosedur serta aparatus pelaksana dan pengawas dirumuskan sedetail mungkin.

Pada saat itu juga diputuskan dua perjanjian yaitu pertama, mencakup hak politik dan sipil, serta yang kedua, meliputi hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian setiap negara memperoleh kesempatan memilih salah satu atau keduanya.

Membutuhkan 18 tahun untuk mencapai konsensus agar sidang umum PBB menerima baik Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Right), Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Plitical Rights), serta tentang pengaduan perorangan (Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights).

Selain itu, sebelum dua Kovenan PBB beserta Optional Protocol dinyatakan berlaku membutuhkan kurang lebih 10 tahun lagi kemudian diratifikasi oleh 35 negara. Jadi proses untuk menciptakan formula keadilan berbangsa yang menyangkut hak setiap manusia membutuhkan waktu kurang lebih 28 tahun (1948-19760. Kemudian pada tahun 1989 Optional Protocol II (bertujuan penghapusan hukuman mati) diterima oleh Sidang Umum PBB (1989). Naska Deklarasi Universal Hak asasi Manusia, Dua Kovenan serta dua Optional Protocol dianggap sebagai satu kesatuan, yang kemudian dinamai Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia (International Bill of Human Rights).

5 African (Banjul) Charter on Human and Peoples’ Rights – 1981

Ada salah satu upaya yang sama dalam menanggapi isu-isu kemanusian di dunia ini, salah satunya di daerah Benua Afrika. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Afrika (OUA) pada tahun 1981 menyusun sebuah piagam bernama “Banjul Charter” yang mulai diberlakukan pada tahun 1987. Dalam naskah tersebut negara-negara merumuskan berbagai ciri khas bangsa Afrika dan menghubungkannya dengan hak politik dan ekonomi yang tercantum dalam dua Kovenan PBB tadi. Poin penting yang ditekankan pada piagam tersebut lebih kepada kolektivitas atau kelompok (keluarga), kewajiban individu, dan harmoni sosial.

Dalam Piagam yang berisi 68 pasal itu mencantumkan di bagian pembukaan bahwa tradisi dan nilai-nilai peradaban Afrika harus memberi inspirasi kepada dan tercermin dalam pemikiran mengenai hak manusia dan berbangsa bahwa memiliki hak dan kebebasan juga mencakup kewajiban. Ditekankan bahwa untuk terpenuhinya hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jaminan dari terpenuhinya hak politik.

Piagam ini sangat mementingkan peran keluarga dalam tercapainya hak dan kewajiban setiap individu. Karena keluarga merupakan pengayom kehidupan berakhlak serta nilai-nilai tradisional yang dianut secara luas dan kolektif. Selain menjabarkan hak individu Chapter ini juga menjelentrehkan kewajiban yang diemban setiap insan baik terhadap dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan juga untuk negaranya.

6 Cairo Declaration on Human Rights in Islam – 1990

Setelah dilakukan sebuah perundingan oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam ini melahirkan sebuah naskah tentang hukum hak asasi manusia dengan melakukan pendekatan pemikiran Agama Islam. Hak yang dirumuskan lebih banyak seputar hak ekonomi. Selain itu ada hak bahwa semua individu sama di muka hukum.

Dalam naskah tersebut juga menentukan bahwa keluarga merupakan dasar masyarakat, perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia dan hak atas hidup pun mendapat jaminan. Menurut Agama Islam bahwa Hidup adalah karunia Tuhan dan dijamin untuk semua manusia. Pekerjaan adalah hak yang dijamin oleh negara, begitupula hak atas pelayanan medis serta sosial dan kehidupan yang layak.

Landasan deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki dasar pemikiran yang diambil dari Al-Qur’an dan Al Hadist, selain itu juga kitab-kitab yang sudah banyak ditulis ulama juga menjadi pertimbangan dalam perumusan lahirnya hak-hak manusia yang perlu mendapat fasilitas secara prosedural. Ada beberapa poin yang lahir dari deklarasi ini antara lain, Hak untuk Hidup, Hak untuk Memeroleh Keadilan, Hak Persamaan, Hak Kebebasan, Hak untuk Menyatakan Kebenaran, Hak Mendapatkan Perlindungan terhadap Penindasan karena Perbedaan Agama, Hak Mendapatkan Kehormatan dan Nama Baik, Hak Ekonomi, dan Hak untuk Memiliki.

7 Singapore White Paper on Shared Values – 1991

Negara yang memiliki multi ras dan multi agama seperti Singapura ini melahirkan sebuah gerakan yang disebut gerakan “identitas Singapura”. Gerakan yang lahir pada tahun 1988 adalah sebuah gerakan kesadaran anak-anak muda yang peduli dengan keberlangsungan hidup bangsanya serta nasib negara di masa depan. Berharap anak-anak muda dan calon generasi penerus bangsa memiliki sebuah pegangan dalam bernegara menjadi alasan mendasar diperlukan sebuah aksi yang nyata.

Instrumen itu mencakup nilai bagian yang relevan dari warisan nenek moyang kelompok masyarakat yang mendiami negara kecil diutara Indonesia ini seperti dari orang China, orang Melayu, orang India, agama Kung Fu Tsu, Islam, dan Hindu. Perlunya sebuah formula yang mengikat untuk mewadahi kebuhan masyarakat yang kompleks seperti Indonesia ini. Apalagi Singapura menjadi negara modern di Asia Tenggara ini.

Kurang lebih ada 5 poin penting yang terumuskan dalam kesepakatan ini, antara lain pertama, kepentingan negara di atas kepentingan komunitas dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Kedua, bahwa keluarga sebagai kesatuan dasar masyarakat. Ketiga, dukungan komunitas serta respek untuk individu. Keempat, konsensus, bukan konflik dan yang terakhir Harmoni rasial dan relegius.

8 Bangkok Declaration – 1993

Negara-negara di Asia juga melakukan sebuah perundingan untuk membahas permasalahan mendasar yaitu hak asasi manusia. Pada tahun 1993 diterima sebuah referendum di Bangkok oleh sejumlah menteri dan wakil dari negara-negara Asia yang sepakat membuat sebuah kebijakan bersama mengenai hukum yang legal tentang pemenuhan hak dasar manusia. Adapun hasil dari deklarasi Bangkok ini melahirkan beberapa prinip penting seperti, hak asasi bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis, kedudukan sosial.

Hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah, harus dilihat dalam keseluruhan. Hak politik dan ekonomi, sosial, budaya tidak boleh dipisah. Hak atas pembangunan erat hubungannya dengan hak ekonomi dan politik. Tidak dibenarkan memilih di antara beberapa kategori hak asasi dan menganggap bahwa satu kategori lebih penting dari kategori yang lain.

Deklarasi ini juga berprinsip bahwa pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat untuk bantuan pembangunan. Kekhasan nasional, regional, sejarah, budaya dan agama merupakan hal yang perlu dipertimbangkan. Dan deklarasi ini juga melahirkan sebuah hak untuk menentukan nasib sendiri, hak yang selama ini digunakan untuk melawan kolonialisme sehingga muncul negara yang ingin merdeka. Hal tersebut mengacu pada kasus etno-nasionalisme dan separatisme yang telah dialami oleh Rusia dan Yugoslavia.

9 Vienna Declaration and Programme of Action – 1993

Deklarasi yang merupakan hasil kompromi antara negara Barat dan negara-negara Dunia Ketiga ini dilangsungkan di Wina pada bulan Juni 1993. Deklarasi ini lebih kepada penegasan kembali atas capaian sebelumnya seperti konsep universal, tidak terpisahkan satu hak dari hak lainnya, saling tergantung, saling berhubungan, tidak berpihak, dan mempertahankan obyektivitas.

Kemenangan Dunia Ketiga adalah diakuinya hak atas pembangunan sebagai hak asasi. Selain itu juga konsep nasional dan wilayah serta latarbelakang sejarah, budaya, agama diterima sebagai bahan pertimbangan. Sementara itu Indonesia juga memberikan kontribusi yang berharga melalui menteri Luar Negeri Ali Alatas.

Yang menekankan bahwa perlu hak asasi ditingkatkan dalam konteks kerja sama internasional, atas dasar penghormatan terhadap kesetaraan berdaulat bernegara dan identitas nasional bangsa.

Itu tadi ulasan mengenai sejarah di balik Hak Asasi Manusia yang selalu menjadi isu hangat sepanjang zaman karena hukum sendiri bersifat dinamis. Setidaknya ada 9 deklarasi besar yang dilakukan banyak negara di belahan bumi yang sama-sama menginginkan konsep kehidupan yang lebih baik dan bermartabat. Terimakaish atas waktunya dan sampai jumpai di artikel lainnya ya sobat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *