Menteri Jabatan Politik

Menteri Jabatan Politik
Menteri Jabatan Politik

Menteri Jabatan Politik

Perbedaan Pejabat Politik dan Pejabat Publik – Jika kemarin kita membahas tentang apa itu birokrasi dan birokrasi sebagai mesin pemerintahan serta birokrasi sebagai lembaga karir yang menjunjung tinggi asas profesionalisme sebagai wujud terlaksananya kebijakan pemerintah. Kali ini kita akan membahasa salah satu instrumen dalam pemerintahan yang juga memiliki peran tak kalah pentingnya dalam mendelivery program serta kebijakan pemerintahan secara teknis.

Menteri yang dalam bahasa Inggrisnya minister, istilah minister merupakan suatu frasa bahasa Inggris Pertengahan, diturunkan dari bahasa Perancis Tua ministre, berasal dari bahasa latin minister yang memiliki arti ‘yang melayani atau pemberi pelayanan’. Dibeberapa negara menteri memiliki istilah yang beda, yaitu misalnya sekretaris (secretary) seperti di Amerika, Britania Raya (Inggris), Hongkong, dan Filipina. Terus yang jadi menteri dan yang mengangkat siapa?

Jadi untuk sistem pengangkatan atau pemilihan seorang menteri sebenarnya ada dua mekanisme, yang pertama untuk negara dengan sistem pemerintahan parlementer, atau khususnya yang menggunakan sistem Westminster, seperti Britania Raya (Inggris), Kanada, dan Australia, menteri dipilih dari badan legislatifnya oleh Perdana Menteri atau Dewan Agung. Sedangkan mekanisme yang kedua, yaitu menteri diangkat oleh presiden, dan tidak harus dari badan legislatifnya, negara dengan sistem presidensial yang menerapkan hal tersebut seperti negara Amerika, Meksiko, dan Indonesia.

Menteri sebuah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Yang artinya jabatan politis itu sifatnya sementara, jabatan yang bisa datang, juga bisa pergi sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Seorang menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang raja/ratu, gubernur jenderal, presiden, atau perdana menteri.

Hubungan Menteri dengan Departemen

Dewasa ini masih banyak masyarakat yang masih bingung terkait skema dasar hubungan lembaga pemerintah kementerian ini, banyak yang mengartikan  bahwa kedudukan menteri yang membawahi departemen/kementerian (biasanya akan ditulis kementerian saja) secara otomatis memilki garis komando (commando line/the line fungction). Dengan itu menteri berhak menerapkan kebijakan ‘bongkar pasang’ jajaran kementerian sesuai dengan selera dan kehendaknya.

Apabila hal itu dikaitkan dengan fungsi birokrasi sebagai lembaga karir, yang memerlukan kepastian kerja dan kepastian masa depan, maka sangat jelas sekali kurang pas. Memang benar bahwa seorang menteri itu membawahi kementerian, namun yang perlu kita pahami bersama makna membawahi harus diartikan sebagai bentuk kebertanggungjawaban menteri atas kebijakan kementerian dan pengawas pelaksanaan kebijakan.

Tugas utama menteri antara lain, membuat program kerja tahunan kementerian, kemudian memperjuangkannya di tingkat pembahasan kabinet (untuk menjadi bagian dari usulan kabinet kepada parlemen) dan ikut memperjuangkan program kerja kementeriannya di tingkat pembahasan di parlemen. Usulan program tahunan pemerintah yang disetujui parlemen tercakup semuanya dalam UU-APBN (Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

APBN sendiri adalah program kerja masing-masing departemen sekaligus koridor kerja birokrasi. Dengan mekanisme kerja seperti ini maka menjadi jelas, menteri sebagai pengemban jabatan politis (yang bersifat tidak tetap), tidak memiliki kewenangan mengangkat dan/atau memberhentikan pegawai birokrasi berdasarkan selera atau kepentingannya semata, karena jabatan birokrasi sendiri adalah jabatan profesional yang bekerja berdasar norma dan standar profesionalisme.

Kewenangan campur tangan eksekutif/menteri atas birokrasi dalam halnya (pemberhentian, mutasi, pengangkatan, dan lain sebagainya) akan berdampak pada terciptanya iklim ketidakpastian bagi pegawai birokrasi, sebagai lembaga profesional. Fungsi menteri yang berkaitan dengan kepegawaian, terbatas pada pengesahan putusan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal kementerian, yang jauh sebelumnya telah dipersiapkan oleh mekanisme internal birokrasi berdasarkan aturan yang ditetapkan Undang-Undang.

Baca Juga :

Sekretaris jenderal, Direktur Jenderal, dan Inspektur Jenderal dalam Departemen.

Dalam struktur kelembagaan kementerian ada posisi jabatan yang bernama Sekretaris Jenderal, yaitu pimpinan kementerian yang bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kementeriannya masing-masing. Sekretaris Jenderal (Sekjen) adalah jabatan tertinggi dalam lingkup kementerian.

Kemudian ada Direktur Jenderal (Dirjen), yaitu pimpinan dan penanggungjawab Direktorat Jenderal yakni lembaga kementerian sebagai pelaksana teknis program kegiatan kementerian. Direktur Jenderal langsung di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal.

Selanjutnya setiap kementerian memiliki bagian pengawasan dan mengontrol pelaksanaan kinerja yaitu dikomandani oleh Inspektur Jenderal (Irjen), yang nantinya akan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal.

Departemen (Kementerian) Sebagai Pelaksana Teknis dan Kerjasama Internasional

Hampir setiap negara memiliki sejumlah departemen yang mempunyai tugas dan fungsi praktis sama, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian.

Era globalisasi semakin menghadirkan kesadaran dan kebutuhan akan semakin pentingnya kerjasama antar negara (kerjasama internasional). Untuk itu setiap negara perlu mempertimbangkan sistem pembagian departemen dalam lingkup birokrasi agar sejauh mungkin menyesuaikan dengan kebiasaan yang banyak diberlakukan negara-negara lain.

Di luar kementerian yang telah disebut di atas masih ada kementerian penting lainnya seperti Kementerian Energi, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertambangan atau bisa saja dibentuk kementerian yang lain, sudah tentu melalui undang-undang.

Hanya yang perlu menjadi pertimbangan adalah adakah kementerian dengan nama yang kurang memiliki padanan di dunia internasional dimungkinkan untuk melakukan kerja sama internasional.

Sebagai contoh tidak banyak negara memiliki Kementerian Olahraga dan Pemuda atau tidak banyak negara juga memiliki Kementerian Kelautan. Kementerian dengan nomenklatur yang sama dengan lingkup kegiatan yang relatif sama lebih mudah untuk melakukan kerjasama antar negara sebenarnya. Jadi tidak sembarangan dalam membuat susunan kabinet lembaga pemerintahan, agar langkah kerjanya tepat sasaran sesuai amanah Undang-Undang.

Nah, sekarang sudah pahamkan kenapa jabatan menteri itu termasuk jabatan politik atau politis, semoga ulasan ini bisa mencerahkan sobat melek ya, jangan lupa mampir lagi dan terimakasih atas support nya ya