Lewat Perjanjian Negara itu Terbentuk

Lewat Perjanjian Masyarakat Negara itu Terbentuk
Lewat Perjanjian Masyarakat Negara itu Terbentuk

Teori Terbentuknya Negara Salah Satunya Lewat Perjanjian Masyarakat atau Kontrak Sosial

Teori Perjanjian Masyarakat Menurut Para Ahli – Dewasa ini sering kita menjumpai perdebat-perdebat dengan tema kebangsaan dan kenegaraan, baik dimedia masa, seperti televisi, maupun media sosial lainnya. Tema yang dibahas dalam diskusi tersebut sebenarnya tidak jauh-jauh dari kehidupan kita bernegara dan berbangsa. Namun, bagi orang yang awam pembahasan seputar ketatanegaraan beserta elemennya terkadang membingungkan. Tidak heran jika diera keterbukaan informasi ini kemudahan akses informasi menjadi nilai plusnya. Sayangnya, kemudahan ini sering kali dimanfaatkan sebagian oknum untuk berbuat tidak semestinya, seperti menyebar berita Hoax, penipuan, dan kejahatan informasi dengan cara memanipulasi konten dan keabsahan data.

Banyaknya kanal informasi diera digital ini, terkadang juga membuat masyarakat awam kebingungan untuk mencari informasi yang benar-benar kredibel dan setidaknya moderat. Semoga tulisan kali ini bisa membantu kita semua untuk memahami seperti apa sih asal mula konsep atau teori negara itu. Sebelum membahas teori terjadinya negara, maka terlebih dahulu kita buat batasan tentang teori itu sendiri.

Batasan pengertian teori sebenarnya sudah banyak dirumuskan oleh para pemikir dan tokoh, antara lain menurut Freed N Kerlinger, teori sendiri diartikannya serangkaian konsep, batasan, dan proposisi, yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan fokus hubungan dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. Sedang teori menurut Pasolong ialah pernyataan atau konsep yang telah diuji kebenarannya melalui riset.

Nah, dalam teori tentang asal mula atau kejadian terjadinya negara menurut para pakar negara dapat ditinjau dari segi teoritis dan segi kenyataan sejarah atau factual. Maksud dari meninjau dari segi teoritis yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan melalui metode falsafah, artinya membuat dugaan-dugaan berdasarkan kerangka pemikiran yang rasional. Dengan pendekatan ini, dalam mendiskripsikan asal mula negara dan terjadinya suatu negara, tidak memerlukan bukti sejarah.

Nah, kali ini kita akan membahas asal mula negara dengan menggunakan pendekatan atau teori perjanjian masyarakat atau Contract Social. berikut penjelasannya :

Teori Perjanjian Masyarakat atau Contract Sosial

Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial sendiri menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Dengan kata lain, sebelum adanya negara, manusia itu hidup sendiri-sendiri dan belum terikat norma atau kaidah, cara hidup manusia masih nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Hubungan manusia pada waktu itu juga tidak terikat oleh aturan-aturan yang mungkin bagi kita sekarang malah meribetkan hehehe. . . adapun tokoh atau pemikir dalam teori perjanjian ini antara lain ;

Thomas Hobbes

Siapa yang tidak mengenal seorang sarjana Hukum dan filsafat jebolan dari Universitas Oxford di Inggris ini, saya wkwkwkw. . . Pak dhe Thomas Hobbes ini memiliki beberapa karya tulis yang terkenal dan sering dijadikan sebagai referensi para praktisi ilmu ketatanegaraan di penjuru dunia yaitu De Cive (1642) tentang kewarganegaraan dan Leviathan (1652) tentang negara.

Menurut pak dhe dalam teori kontrak sosial menyatakan bahwa pada umumnya tentang kehidupan manusia itu terpisah dalam dua zaman yaitu kehidupan sebelum ada negara (status naturalis, in-abstrakto) dan kehidupan sesudah ada negara. Kehidupan manusia dalam zaman sebelum ada negara itu tanpa hukum, tanpa pemerintahan, tanpa ikatan-ikatan sosial antar individu, kacau balau lah. Seakan manusia seperti binatang yang senantiasa saling bermusuhan. Bahkan bisa terjadi peperangan kolosal, yaitu sebuah peperangan semua orang melawan semua orang yang sering kita sebut carut marutnya peradaban.

Keadaan ini oleh pak dhe Hobbes disebut “Bellum omni contra omnes”. Dengan keadaan demikian, dengan akal yang sudah Tuhan beri manusia mencoba untuk mengakhiri perselisihan yang tidak ada manfaatnya yang ada hanya kehancuran dan kecemasan dalam hidup. Melalui sebuah kesepakatan atau pemufakatan manusia mencoba membuat sebuah perkumpulan dalam rangka saling memelihara keselamatan hidup dan kepemilikan harta. Kesepakatan ini sering disebut dengan istilah “Perjanjian Masyarakat”. Sedangkan perjanjian yang dibentuk oleh masyarakat yang melahirkan sebuah negara disebut “pactum unions”.

Sedangkan perjanjian masyarakat dengan penguasa disebut “pactum subjektionis”. Namun pak dhe Hobbes lebih menekankan pada teori pactum subjektiunis, alasannya dengan kesepakatan membentuk negara, rakyat menyerahkan semua hak mereka secara alamiah untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara.

Dan menurut pak dhe juga hak yang sudah diberikan ke negara tidak bisa ditarik kembali. Supaya negara memiliki kekuasaan yang mutlak dalam mengurusi rumah tangganya serta kekuasaan negara tidak ditandingi kekuasaan apa pun di dunia. Artinya menurut pak dhe seharusnya negara itu berbentuk kerajaan atau monarki. Baiklah pak dhe . . .

John Locke

Om John Locke ini warga kenegaraan Inggris yang juga penganut teori Perjanjian Masyrakat, tidak jauh berbeda dengan pak dhe Hobbes, om John Locke juga memiliki beberapa karya ilmiah yang terkenal pastinya, salah satunya yang berjudul “Two triatises of Civil Governemnt”.

Berisi tentang gagasan politis yang menentang pendapat Sir Robert Filmer tentang ungkapan teori perihal Hak-hak Raja yang berasal dari Tuhan (Divine Rights of King). Menurut om John, manusia ketika dalam keadaan naturalis atau in-abstrako berada dalam suasana kehidupan bebas dan sederajat, menurut kehendak sendiri-sendiri. Keadaan alamiah ini sendiri sudah sangat bersifat sosial, karena manusia hidup rukun sesuai dengan hukum akal (law of reason).

Meskipun kehidupan masyarakat tentram, masih meyimpan potensi konflik karena manusia hidup tanpa organisasi dan pimpinan yang dapat mengatur kehidupan mereka. Manusia sendiri memiliki hak kodrati yang tidak boleh diganggu gugat seperti, hak untuk hidup, hak untuk kesehatan, hak kebebasan dan juga hak untuk memiliki. Dalam bukunya yang kedua om John Locke menyampaikan

Kalau sejumlah manusia telah mencapai persetujuan paham untuk mendirikan suatu masyarakat atau pemerintahan, maka pada saat itu mereka menjadi satu dan membentuk satu badan politik, dimana bagian terbesar berhak bertindak dan berhak mengambil keputusan untuk mengikat selebihnya” (Treatise).

Baca Juga :

Pemekiran om John Locke sendiri dipengaruhi suasana perpolitikan di Eropa kala itu, yakni bertepatan dengan muncul dan berkembangnya kaum borjuis atau kelas menengah. Dimana mereka berharap mendapat perlindungan dari negara atas kepentingan dari rongrongan kaum buruh atau proletarian.

Kemudian dari itu pemikiran om John menjadi perintis gagasan menuju jalan negara hukum. Oleh karena itu kekuasaan negara harus dibatasi oleh tujuan negara, yaitu melindungi hak asli manusia, dengan kata lain supaya negara dapat melindungi hak kodrati manusia, kekuasaan negra dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif.

J.J. Rousseau

Beliau ini seorang warga negara Swiss, penganut teori hukum alam abad 18 dan menggabungkannya dengan teori perjanjian masyarakat. Beliau juga membuat sebuah buku yang terkenal berjudul “Le Contrat Social ou Principes de Droit Politique” disingkat “Le Contrat Social” yang berisi tentang negara dan hukum.

Dalam teori kontrak sosialnya bang Rousseau hanya mengenal satu jenis perjanjian saja yaitu, pactum unionis. Negara sendiri ada didahulu oleh perjanjian dari anggota masyarakat yang hidup serba tak tentu pada masa sebelum terbentuknya sebuah negara. Menurut abang satu ini perjanjian melewati dua fase, pertama fase yang diistilahkan Volonte General, yaitu suatu perjanjian dimana anggota masyarakat berjanji untuk tidak saling merampas harta, hak-hak, dan nyawa anggota masyarakat.

Yang kedua, dikenal dengan istilah Volunte de Tous, yaitu perjanjian anggota masyarkat dengan sekelompok orang untuk menjaga atau mengawasi agar perjanjian itu untuk tidak dilanggar dan bena-benar dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu pemerintah tidak memiliki kontraktual, hanya organisasi politis yang dibentuk dengan kontrak tersebut. Dengan demikian berarti rakyat memiliki wakil yang mempunyai tugas untuk menyusun aparatus pemerintahan.

Bang Rousseau juga menyatakan bahwa negara yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan atau sering kita dengar dengan konsep keadilan. Sedangkan penguasa hanya sebagai wakil dari rakyat yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat. Apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti.

Inti dari teori bang Rousseau ini merupakan upaya untuk mendobrak dasar-dasar pemerintahan yang absolut, dan menetapkan hak-hak politik untuk rakyat. Sekaligus beliau dianggap sebagai peletak dasar teori kedaulatan rakyat. Mantabb

Nah, jadi itu tadi beberapa gagasan tentang asal mula sebuah negara terbentuk yang melalui mekanisme perjanjian masyarakat, jadi sebuah negara yang sekarang ada memiliki masalalu yang panjang.

Konsep atau teori perjanjian masyarakat ini satu dari beberapa gagasan tentang asal mula sebuah negara terbentuk. Untuk teori yang lainnya akan menyusul ya hehehe. . .

Mekanisme dan proses sejarah itulah yang harus tetap kita pahami bersama, supaya kita dalam menjaga dan meneruskan cita-cita negara tidak keluar dari khitahnya. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat seeanggak kita tahu dan paham kalau membuat negara itu ngga gampang dan grusa grusu hehehe. . . .