Kejamnya Hukuman yang di Berikan Pemerintahan Hindia Belanda Kepada Pribumi

Kejamnya Hukuman Mati Oleh Pemerintah Hindia Belanda
Kejamnya Hukuman Mati Oleh Pemerintah Hindia Belanda

Kejamnya Hukuman yang di Berikan Pemerintahan Hindia Belanda Kepada Pribumi,

Eksekusi mati paling kejam di dunia pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara, – Mendengar istilah ‘hukuman’ mungkin yang terbersit dalam benak kita bayangan-bayangan yang penuh dengan rasa sakit, penyesalan dan kekejaman buat mereka yang terhukum. Dinamika kehidupan manusia juga diikuti dengan berkembangnya metode pemberlakuan hukuman bagi setiap lembaga negara di dunia. Yang dulunya terkesan sangat menyedihkan, kini hukuman-hukuman yang diterapkan dibeberapa negara sudah terbilang manusiawi, namun juga penerapan hukuman melihat seberapa berat atas kesalahan yang dilakukan individu maupun kelompok kepada korbannya.

Seperti halnya Indonesia salah satu dari beberapa negara di dunia yang menjadikan hukum sebagai dasar negaranya. Oleh sebab itu kedudukan hukum dalam kehidupan sehari-hari sangat melekat. Tujuan mulia dari sebuah hukum ialah sebagai pengendalian sosial serta kestabilitasan negara.

Hukum di Indonesia sendiri tidak serta merta begitu saja ada dan dibuat oleh pemerintahan yang sekarang. Hukum di Indonesia sendiri menurut beberapa sumber dikatakan bahwa hukum Indonesia saat ini masih mendapat pengaruh dari sistem pemerintahan sebelumnya, misalnya ; masih dipengaruhi hukum-hukum dari kerajaan yang pernah besar di Nusantara (nilai-nilai luhur), juga pengaruh dari Kolonialisme Belanda, dan Juga Penjajahan Jepang pastinya.

Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gambaran kecil terkait penerapan hukum (hukuman) pada waktu Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Batavia. Yang menurut sejarahwan sering digambarkan sangatlah kejam dan terbilang sadis, ada beberpa alasan bagi Pemerintah Hindia Belanda (VOC) kala itu. Dan pastinya juga dipengaruhi kondisi kehidupan masyarakat pada waktu itu, baik dari segi kestabilisasian negara, kesejahteraan, ketimpangan yang terjadi serta adanya politik hukum oleh Hindia Belanda.

Sejarah hukum pada kolonial Hindia Belanda bisa kita lihat dari bentuk pelayanan hukum untuk para pegawai VOC yang dilakukan oleh sebuah majelis yang memiliki nama sebutan dewan hukum. Berdasarkan konstitusi, dewan ini bersifat independen dari pengaruh Dewan Hindia, tetapi karena anggotanya memiliki banyak keinginan dan harapan untuk dipenuhi, mereka juga berusaha untuk berada dekat dengan pemimpin tertinggi yang bisa memberi mereka promosi dan keuntungan-keuntungan, seperti semua orang, mereka cenderung mengikuti pemimpin mereka dalam semua kasus yang dibawa ke hadapan mereka.

Dewan ini terdiri dari seorang presiden, yang pangkatnya langsung di bawah Kanselir Yunior Hindia, delapan anggota biasa, dan dua ajudan yang diambil dari pegawai VOC. Gaji mereka tidak lebih dari 2.200 rixdollar, yang hampir tidak cukup untuk kebutuhan hidup mereka. Selain itu, mereka juga berkwajiban untuk melayani kantor kanselir hukum, untuk kurun waktu 10 tahun, sebelum mereka bisa menjadi kandidat untuk kantor lainnya.

Ada dua pejabat fiskal dalam dewan ini, salah satunya menyandang gelar advokat fiskal atau jaksa agung, tetapi yang kantornya hanya berhubungan dengan orang-orang dalam VOC. Pejabat yang lain disebut oleh mereka fiskal perairan, yang berwenang mengurus semua pelanggaran dalam pelayaran.

Dulunya jabatan ini merupakan salah satu jabatan paling menguntungkan di seluruh Hindia Belanda, dan masih sangat menguntungkan meskipun tidak sebanyak sebelumnya, karena perdagangan swasta tidak begitu berkembang seperti di zaman dulu. Metode untuk mendapatkan kekayaan di kantor ini akan mudah dipahami oleh pelaut. Sekretaris dewan hukum memiliki pangkat saudagar.

Masyarakat dan saudagar bebas di Batavia, yang tidak dalam lingkungan VOC, mendapatkan pelayanan hukum kota secara terpisah yang jumlahnya delapan orang, dengan seorang presiden yang juga anggota dari Dewan Hindia. Dalam dewan ini terdapat seorang sherif yang mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kota, dan seorang polisi dari wilayah Batavia, keduanya merupakan jabatan yang sangat menguntungkan, dan tidak pernah diberikan kepada orang selain yang paling di sukai. Sekaligus menjadi pemimpin keamanan wilayah Hindia Belanda.

Hukuman yang dijatuhkan di Batavia sangat berat, seperti kepada orang-orang Hindia (Pribumi khususnya). Penyulaan adalah hukuman yang utama dan yang paling mengerikan. Hal tersebut menjadi kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda.

Hukuman Penyulaan

Pada tahun 1769 ada eksekusi semacam ini dilakukan terhadap seorang budak Makassar (Macasser) yang telah membunuh majikannya. Terpidana ini di pagi hari digiring ke tempat eksekusi di sebuah lapangan rumput, dan diletakkan tengkurap dan dipegangi oleh empat pria. Seorang algojo kemudian mengiris bagian bawah tubuh terpidana sampai bagian tulang yang disebut sebagai os scrotum (tulang besar di dasar tulang belakang).

Kemudian sebuah penyula berupa besi runcing mengkilat sepanjang kira-kira enam kaki ditusukkan melalui tulang belakang. Dua orang lalu menyodokkan tongkat besi itu di sepanjang tulang belakang, sementara sang algojo memegang ujungnya untuk mengarahkannya ke posisi yang tepat, sampai tembus antara leher dan kedua bahunya.

Ujung bawah tongkat kemudian dimasukkan ke dalam tiang kayu dan dipaku cepat, lalu terpidana itu diangkat, sehingga dalam posisi tersula, dan tiang kayu tertancap di dalam tanah. Di bagian atas tiang, sekitar 10 kaki dari tanah, ada semacam bangku kecil untuk menyangga tubuh terpida.

Ketahanan atau ketabahan terpidana itu sungguh luar biasa. Dia tidak mengucapkan keluhan sedikitpun, kecuali ketika tongkat dipakukan ke pilar, getaran yang ditimbulakan saat palu dipukulkan ke tiang tampaknya tak tertahankan baginya, dan dia pun berteriak kesakitan, dan juga ketika dia diangkat dan dipancangkan di atas tanah. Dia duduk dalam posisi mengerikan sampai kematian mengakhiri siksaan ini, yang untungnya terjadi pada hari berikutnya sekitar jam tiga sore.

Baca Juga :

Kematiannya datang lebih cepat berkat hujan yang turun selama sekitar satu jam, dan dia pun mati setengah jam kemudian. Ada kasus di Batavia dengan pelaksanaan hukuman penyuluhan yang dilakukan di musim kemarau, dan para terpidana tetap hidup selama delapan hari atau bahkan lebih tanpa makan dan minum, yang memang hal tersebut dicegah untuk diberikan kepada mereka oleh seorang penjaga yang ditempatkan ditempat eksekusi untuk tujuan itu.

Tidak satupun dari bagian-bagian vital terluka oleh penyulaan, sehingga membuat hukuman ini lebih kejam dan tidak dapat ditoleransi, tetapi begitu ada air masuk ke luka, akan menimbulkan jamur dan menyebabkan gangren atau luka membusuk, yang secara langsung menyerang bagian-bagian tubuh yang lebih penting dan segera membawa kematian.

Terpidana yang malang ini terus menerus mengeluh haus tak tertahankan, dan ini merupakan kejadian khas bagi hukuman yang mengerikan ini. Sepanjang hari, sang terpidana terbakar matahari, dan tak henti-hentinya disiksa oleh sengatan berbagai serangga. Sekitar tiga jam sebelum dia meninggal dia berbicara dengan para penonton, berkaitan dengan cara dia membunuh majikannya yang baik, dan mengungkapkan penyesalannya atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Semuanya diucapkan dengan ketenangan luar biasa, namun sekejap kemudian dia berteriak keras-keras mengeluhkan rasa haus tidak tertahankan dan meracau sangat ingin minum, tetapi tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk meringankan rasa hausnya bahkan dengan setetes air sekalipun untuk meredakan siksa yang dialaminya.

Sistem hukuman pada masa Hindia Belanda ini, meskipun sangat kejam, di yakini oleh banyak orang sangat diperlukan di negara dimana ada ras manusia yang berbahaya yang tidak terkendali oleh prinsip-prinsip moral untuk berbuat kejahatan besar, padahal mereka melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari untuk orang-orang Eropa.

Para budak yang berasal dari pulau Sulawesi, dan terutama orang Bugis, banyak yang bersalah atas pembunuhan paling mengerikan. Sebagian besar dari mereka yang melakukan amuk (muck) istilah berasal dari pulau tersebut.

Tindakan pembunuhan tanpa pandang bulu ini disebut amuk (mucks), karena pelakunya, selama dalam kegilaan mereka, terus menerus berteriak amuk, amuk (amok, amok), yang berarti bunuh, bunuh. Ketika kemarahan dan keputusasaan mereka memuncak, dengan mengonsumsi banyak opium atau dengan cara lain, mereka turun ke jalan dengan membawa pisau atau senjata lain di tangan mereka, dan membunuh membabi buta tanpa membedakan jenis kelamin, pangkat atau usia, siapa pun yang mereka temui di jalanan Batavia, dan terus melakukannya sampai mereka ditembak atau ditangkap.

Kegilaan mereka akan terus berlangsung meski harus menghadapi senjata-senjata yang ditodongkan kepada mereka, dan seringkali bisa membunuh lawan-lawan mereka bahkan setelah mereka sendiri terluka parah.

Untuk menangkap mereka hidup-hidup, jika memungkinkan, petugas hukum membawa tongkat sepanjang 10 atau 12 kaki, yang ujungnya dipasangi sejenis garpu yang terbuat dari dua potong kayu sepanjang tiga kaki, yang ditempelkan pada tongkat dengan paku besi yang tajam, senjata ini diarahkan kepada pelaku yang akan berlaku menyerang petugas sehingga membuatnya tertangkap.

Jika dia kebetulan terluka parah, dia segera diremuk hidup-hidup dengan roda, tanpa perlu sidang resmi, di hadapan dua atau tiga kanselir hukum. Sungguh luar biasa bahwa di Batavia, meski ditangkap hidup-hidup, si pembunuh tetap diremuk oleh roda, dan dengan hukuman yang paling kejam yang bisa dilakukan, kejadian amuk ini masih sering terjadi.

Sementara di Bencoolen, dimana pembunuh dieksekusi dengan cara yang paling sederhana dan cepat, pelanggaran sangat jarang terjadi. Di Batavia, jika seorang petugas menangkap salah satu pelaku amuk ini (Mohawks) hidup-hidup, mereka akan mendapat imbalan sangat besar, tetapi jika dia membunuh mereka, tidak ada tambahan untuk gajinya. Namun, dalam keputusasaan dan kemarahan mereka, tiga dari empat pelaku mati saat penangkapan. Inilah gambaran politik hukum pada masa penjajahan Belanda, mungkinterkesan sangat biadab dan kejam, namun kita tahu betul kenapa tindakan tersebut dilakukan oleh Pemerintah, sehingga tidak meninmbulkan kesan negatif. Setiap kebijakan yang diambil dengan tujuan yang baik bagi setiap pemangku kepentingan pastinya.

Demikian ulasan mengenai kekejaman yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dengan menerapkan hukuman mati yang terkejam di dunia, terimakasih sudah menyempatkan mampir di sini ya sob, sampai jumpa di ulasan-ulasan menarik lainnya.