Kedaulatan di Tangan Rakyat ?

Kedaulatan di Tangan Rakyat
Kedaulatan di Tangan Rakyat
dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ???

Pengertian Kedaulatan Rakyat – Sering kita mendengar istilah “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang demokratis. Lantas, kedaulatan ditangan rakyat itu seperti apa? Posisi rakyat dalam hal ini dimana? Sejajar atau dibawah penguasa yang artinya hanya sekedar pelengkap dalam bernegara saja. Memang secara teoritis sangatlah indah dan proporsional, namun kenapa sampai hari ini masih kita temui kekhawatiran dan kecurigaan berlebih dari para netijen kepada kinerja pemerintahan.

Sebagai sebuah negara yang telah berikrar menjadikan kedaulatan rakyat sebagai dasar dari berdirinya negara artinya rakyat itu (netijen) memiliki kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung dan tanpa kecuali, menurut Franz Magnis Suseno. Kemudian negara yang berkedaulatannya ditangan rakyat juga rakyatnya harus berperan serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menentukan nasib dan masa depan negara.

Disini negara harus benar-benar menjamin kejelasan tanggung jawabnya terhadap rakyat, misalnya dalam konstitusinya negara akan mencantumkan dengan jelas pasal-pasal HAM (Hak Asasi Manusia) yang berisikan hak asasi manusia (individu) yang harus dilaksanakan negara sekaligus tidak boleh dilanggar. Dan negara yang menganut sistem demokrasi ini setidaknya memenuhi lima unsur, antara lain ; legitimacy, public mission, public control, publik accountability dan public service.

Posisi rakyat ?

Nah, dalam konteks negara demokrasi yang memegang prinsip kedaulatan ditangan rakyat, harus kita pahami posisi rakyat. Hal yang mendasar untuk membedakan posisi rakyat dalam negara demokrasi dan negara non demokrasi yaitu dalam negara non demokrasi rakyat adalah sekedar obyek yang sering hanya dijadikan observasi dan eksploitasi penguasa. Sedangkan di negara yang demokrasi harusnya rakyat sebagai subyek sekaligus obyek. Rakyat dikatakan sebagai subyek itu misalnya ketika suara rakyat atau pendapat rakyat diperlukan dalam hal memilih pemimpin, memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan umum atau yang sering kita kenal dengan istilah, one man one choice, one man one vote.

Selain itu keberadaan rakyat dalam posisi subyek yang lain yaitu ketika suara atau pendapat rakyat diperlukan untuk secara langsung ikut memutuskan masalah kontroversial atau yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak atau menyangkut masa depan dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Kemudian posisi rakyat sebagai obyek dalam penyelenggaraan pemerintahan demokrasi yaitu ketika setelah fungsi dan kewajibannya selaku subyek tadi telah dilaksanakan, artinya ketika pemerintahan pilihan rakyat telah terbentuk atau ketika pilihan atas masalah kontroversial dan dikembalikan kepada rakyat telah menghasilkan kesimpulan tertentu. Misalnya, pemerintahan yang terbentuk kemudian bersama dengan seluruh elemen pendukungnya membuat dan mengesahkan sebuah kebijakan atau keputusan kemudian masyarakat atau rakyat menikmati dan mematuhi sebagai sarana bernegara dan berbangsa. Sehingga tercapai hak dan kewajiban keduanya.

Baca Juga :

Penyelenggaraan Pemerintahannya?

Negara dengan sistem demokrasi yang kedaulatan tertinggi ditangan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan sistem “Kontrak Sosial”. Artinya ada kepercayaan, persetujuan, sekaligus pemberian mandat rakyat kepada penyelenggara negara yang sudah dipilih melalui sistem pemilihan umum sekaligus kewajiban yang terpilih dalam pemilihan umum tersebut untuk melaksanakannya.

Maka kemenangan figur pemimpin dalam sistem presidensial atau kemenangan partai dalam sistem parlementer, yang diperoleh melalui pemilihan umum, adalah adanya kontrak sosial antara yang dipercaya rakyat dengan rakyat itu sendiri. Kontrak sosial ini banyak juga dipakai beberapa orang ketika saat berkonsolidasi dengan mereka calon-calon politikus sebagai istilah kontrak politik, yang isinya menjelaskan adanya hubungan antara tugas dengan tanggung jawab dan antara hak dengan kewajiban, yang bersifat timbal balik antara penguasa dengan rakyat.

Nah, ini materi yang sering banget disalah artikan kadang juga disengaja dipelintir dalam praktek politik praktis sehingga seakan-akan haram hukumnya ketika antara si calon politikus dengan para konstituennya membuat sebuah kontrak sosial (politik). Secara normatif isi dari materi kontak sosial (politik) ini tentang segala sesuatu yang sebelumnya ditawarkan/dijanjikan oleh calon penguasa kepada konstituennya dalam kampanye pemilihan umum. Kemudian, kontrak sosial (politik) berlaku ketika sebagian besar rakyat sudah menyatakan persetujuan atas apa yang ditawarkan serta termanivestasikan dengan terpilihnya sang calon sebagai pemenang dalam persaingan.

Sehingga urusan pemerintahan dengan Kontrak Sosial ini ada keterbatasan waktu dan keterikatan hak dan kewajiban. Artinya dalam dunia demokrasi, tidak cukup hanya bermodal nyinyir apalagi sebagai pihak lawan, sebenarnya semuanya sangat jelas dan gamblang, kapan kita mendukung  calon penguasa sebagai representasi kita (rakyat) sekaligus lewatnya juga kita menyuarakan ketidak puasan (atau mengkritik) karena ada hak dan kewajiban di keduanya. Dengan sedikit pemahaman tentang kedaulatan kita sebagai rakyat bisa membuat warna baru dalam setiap partisipasi penyelenggaraan pemerintahan.

Semoga ulasan diatas menambah cakrawala sobat melek mengenai pemahaman kedaulatan di tangan rakyat yang selama ini menjadi abu-abu dan sekedar pemanis jargon partai politik dalam meraup suara, nantikan ulasan berikutnya dan terimakasih sudah mengunjungi situs ayomelek.com