Jabatan Elit Pemerintah Hindia Belanda di Batavia

Jabatan Elit Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia
Jabatan Elit Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia

Berikut Jabatan Elite pada Masa Kolonialisme Belanda di Batavia

Masa Pemerintahan Kolonial Belanda – Penjajahan yang dilakukan bangsa kulit putih berabad-abad lamanya di Nusantara menyisakan banyak prasasti, baik secara fisik dalam bentuk bangunan cagar budaya dan juga tidak sedikit pula pengaruh pemikiran bernegara dan berbangsa. Masuknya bangsa asing ke daratan Nusantara, selain melakukan pemetaan perdagangan juga membuatnya betah untuk tinggal dan bahkan membangun sebuah tatanan pemerintahan sendiri.

Dalam kondisi bangsa kita kala itu yang terkotak-kotakkan oleh suku, ras yang dipengaruhi masih tingginya egosentris kerajaan di setiap daerah, membuat mudah tamu asing ini diterima. Rombongan kolonial dari dataran Hindia Belanda ini tergabung dalam organisasi perdagangan bernama VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie). Kongsi perdagangan dari timur Belanda yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 ini memiliki misi melakukan monopoli pasar di benua Asia, salah satu tempat yang menjadi sasarannya yaitu Indonesia atau Nusantara.

VOC mendapat perlakuan istimewa dari negara asalnya yaitu Belanda, gimana tidak dalam setiap kegiatannya di support penuh, misalnya dalam hal keuangan, sumber daya manusia hingga memberikan otoritas di bidang keamanan, yang artinya si VOC ini berhak membuat tentara sendiri. Jadi sebenarnya sudah bukan lagi organisasi perdagangan yang fokus dalam konsen produksi dan distribusi barang untuk market, tapi ada misi terselubung lain. Seperti halnya yang dilakukan VOC di Batavia (Indonesia), saking merasa nyamannya disini, untuk memperlancar perdagangannya membuat sebuah sistem legalitas dalam bentuk sistem pemerintahan yang dikontrol langsung oleh Kerajaan Belanda di Eropa sana.

Ibaratnya si VOC ini membuat negara dalam negara, tapi beda ideologinya. Nah terus seperti apa sih sistem pemerintahan yang di bangun VOC di Batavia pada waktu itu. Jadi, struktur Pemerintahan Batavia namanya, Kepala Pemerintahan dan semua kekayaan VOC di Batavia berada ditangan Dewan Hindia dengan Gubernur Jenderal sebagai pimpinan tertingginya.

kota Batavia 1700an

Struktur Pemerintahan Hindia Belanda sendiri terdiri dari Dewan Hindia yang berisikan, Gubernur Jenderal sebagai pimpinan tertinggi, kemudian ada Direktur Jenderal, lima Kanselir Biasa, Gubernur Tanjung Harapan, sembilan Kanselir luar biasa dan dua sekretaris. Lima dari kanselir luar biasa adalah para gubernur dari pabrik-pabrik di pantai timur laut Jawa, Coromandel, Ambon (Amboyna), Sri Langka (Ceylon) dan Makassar (Macasser).

Dewan Hindia ini yang menentukan segala jenis urusan, kecuali yang berhubungan dengan administrasi peradilan. Namun, dalam hal urusan sipil, permohonan bisa saja diajukan oleh Dewan Kehakiman kepada Dewan Hindia. Untuk semua penunjukan dan promosi kantor-kantor ini otoritas Dewan Hindia, tidak terkecuali pemilihan jabatan Gubernur Jenderal dengan harus dikomunikasikan oleh mahkamah tujuh belas di Belanda sana.

Begitupun dengan jabatan Gerejawi dan penunjukan para menteri hukum diatur langsung dari Belanda. Dalam Dewan Hindia, Gubernur Jenderal dan Direktur Jenderal serta lima kanselir biasa saja bisa kok menentukan keputusan dari sebagian besar urusan yang dibawa ke hadapan mereka, sedangkan untuk kesembilan anggota lain hanya sebagai penilai, yang dapat memberikan saran mereka, tetapi tidak memiliki hak suara (seperti peserta peninjau lah), kecuali yang berkenaan dengan perang atau damai dengan pihak Hindia, mengampuni penjahat yang dihukum mati, dalam pemilihan seorang gubernur jenderal, dan dalam hal penting lainnya.

Badan ini merupakan wakil negara sekaligus dari VOC yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang tak terbatas. Seperti pengakuan Ary Huysers, “saya telah menjadi saksi, penurunan dua raja yang kuat dari Maluku, dan pangeran penerus tahta dari Tidore. Salah satu dari mereka sangat mengenaskan disebuah desa kecil, di dekat tempat tinggal saya. Saya menemui orang tua yang terhormat itu sebelum wafatnya pada usia 72 tahun. Ketika saya menyampaikan simpati saya atas penghinaan besar yang telah dia alami, dia menjawab sambil mendesah dalam bahasa Melayu, sambil menunjuk langit, ini adalah kehendak Tuhan

Kewenangan Gubernur Jenderal sendiri hampir tak terbatas, semua hal harus lewat persetujuan beliau, misalnya dalam hal mendapatkan pekerjaan dari kerabat, sahabat mereka menjadi otoriternya. Sehingga pejabat yang dibawahnya dipaksa untuk patuh dan taat dengan segala macam keputusan, jika ada yang menentang tidak segan-segan melakukan tindakan yang kejam, seperti mengirim mereka ke Eropa sebagai tahanan, yang pernah dialami oleh kanselirnya bernama, MM. Van Imhoff, de Haaze dan Van Schinnen pada tahun 1740an yang pada waktu itu Gubernur Jenderalnya Adrian Valkenier.

Pieter Both Gubernur Jenderal pertama VOC

Jadi sangat wajar ketika bawahan mereka sangat segan, patuh dan terkesan takut melakukan tindakan yang tidak sesuai keinginan beliau. Untuk tempat kediaman sang Gubernur Jenderal sendiri biasanya jauh dari pusat kota, yang disebut Weltevreeden, dan pastinya memiliki bangunan yang luar biasa megahnya. Beliau ternyata punya agenda rutin pertemuan dengan warga sekitar atau masyarakat lah, yaitu pada hari senin dan kamis, dan hari selasa dan Jumat di kediamannya yang lain di pusat kota Jakarta.

Layaknya pemimpin negara pada umumnya, tidak bisa sembarang orang yang dapat menemuinya, harus ada janji terlebih dahulu sebagai bentuk protokoler beliau. Waktu pertemuannya sendiri dari pukul enam pagi sampai pukul delapan pagi. Setiap orang menunggu di ruang terbuka, dilapangan di depan rumah, sampai dia dipanggil oleh salah seorang pengawalnya.

Sikap keotoriteran dan keangkuhan beliau juga diperlihatkan saat beliau sedang berjalan-jalan.  Beliau selalu di temani oleh beberapa pengawal berkuda, seorang prajurit dan orang peniup terompet yang berada didepan kereta (mobil) sang Gubernur Jenderal. Setiap orang yang lewat, baik berjalan kaki atau sedang berkendara wajib hukumnya berhenti dan memberikan salam penghormatan dengan cara membungkukkan badan, tidak hanya untuk masyarakat umum saja, namun juga para kanselir atau pegawai negeri Hindia Belanda juga wajib hukumnya memberikan penghormatan serupa.

Hal tersebut juga diwajibkan kepada orang asing, prosesi tersebut juga dilakukan para kapten dari Hindia dan kapal dagang lain. Pada suatu hari pernah terjadi hal yang membuat sedikit tegang, ketika ada salah seorang Kapten dari Inggris yang menginap disalah satu hotel di Batavia, kemudian mendapat teguran dari pemilik hotel yang disuruh oleh pengawal sang Gubernur Jenderal. Karena si kapten tersebut diketahui tidak memberikan hormat kepada sang Gubernur Jenderal, meskipun mendapat cerita yang berakhir tragis bagi mereka yang tidak melakukan kebiasaan tersebut, bagi kapten Inggris tersebut tidak takut sekalipun mendapat ancaman, karena baginya tidak ada dalam aturan atau tradisi dari Kerajaan Inggris, bahwa setiap kapten kapal diwajibkan memberikan penghormatan yang seperti itu kepada pemimpin sebuah negara.

Baca Juga :

Setelah kejadian tersebut, Gubernur Jenderal melalui ajudannya menyampaiakan pemberitahuan kepada setiap perwira dari Inggris tidak di wajibkan melakukan hal tersebut, namun ketika dalam perjalanan menaiki angkutan umum tidak ada salahnya jika si sopir atau kusir memilih berhenti dan memberikan penghormatan kepada Gubernur Jenderal.

Konselir Hindia

Sang Gubernur Jenderal memiliki beberapa pengawal khusus yang dilengkapi dengan senjata pastinya, seperti beberapa pasukan yang menjaga kediamannya, juga ada yang bertugas sebagai pengantar pesan dan perintah, senjata yang diperbekalkan ada yang berbentuk mirip tombak namanya halberd. Mereka juga memakai mantel pendek berwarna merah tua dengan renda emas, dan berkedudukan di bawah pegawai junior dalam VOC.

Saat ke gereja pun juga sama, setiap orang jemaat baik orang biasa maupun kanselir baik pria atau wanita juga harus memberikan hormat, namun hal tersebut dihapuskan pada saat tampuk kepemimpinan dipegang oleh R de Klerk pada tahun 1777.

Jabatan dibawahnya selanjut yaitu Direktur Jenderal, jabatan ini merupakan kanselir tertua di Hindia. Tupoksi seorang direktur jenderal lebih kepada mengurusi teknis arahan dan kontrol atas usaha dagang VOC di seluruh Hindia dan Eropa. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan perdaganagan diurus oleh direktur jenderal. Gubenur Jenderal hanya mendapat laporan dan memberikan beberapa saran atas kebijakan yang akan dibuat.

Jabatan selanjutnya adalah kanselir biasa dan luar biasa Hindia. Bagi kanselir yang tinggal di Batavia biasanya juga menjadi seorang pemimpin perusahaan yang dimiliki oleh sang Gubernur Jenderal. Meskipun setiap orang kanselir diberi tugas untuk mengelola perusahaan, namun hanya beberapa orang yang mau mengurusnya sendiri, kebanyakan dipekerjakan keorang lain dari jabatan dibawahnya.

Ketika seorang kanselir atau isterinya masuk ke gereja, perlakukan sama diwajibkan kepada setiap orang untuk memberikan penghormatan, kecuali wanita tetap duduk. Jika setiap orang bertemu dengan mereka dijalan, harus berhenti, berdiri dan membungkukkan badan sebagai rasa hormat persis kepada Gubernur Jenderal. Para kanselir ini juga memiliki pengawal dalam setiap perjalannya, namun bedanya pengawal ini seorang budak.

Gaji seorang kanselir Hindia yaitu sebesar seribu rixdollar per tahun, ditambah enam ratus rixdollar untuk sewa rumah, tujuh ratus untuk jerih payahnya menandatangani surat-surat pengiriman, tiga ratus untuk penyediaan meja, bersama dengan tunjangan perbekalan yang cukup besar dari gudang VOC. Secara keseluruhan, seorang kanselir bisa mendapat penghasilan tahunan sebanyak empat ribu rixdollar.

Angka yang lumayan besar bagi seorang pejabat kelas 3 di pemerintahan Batavia ini. Tugas utama seorang kanselir ini selain memantau perusahaan juga melakukan pencatatan yang nantinya dijadikan bahan laporan kepada Gubernur Jenderal sebagai materi rapat tahunan dengan Dewan Hindia. Selain itu, mereka juga masih mendapat bonus dari setiap agenda, seperti acara pertemuan dengan gubernur, direktur atau komandan, yang pasti royal membayar komisi untuk mereka.

Sayangnya, kebanyakan mereka tidak bisa melakukan saving dari penghasilan, karena dengan biaya hidupan mereka yang tinggi dan berlebihan, belum lagi mereka harus menyisihkan beberapa uang yang tidak sedikit untuk mengisi jabatan-jabatan tinggi lain di beberapa perusahaan. Jadi kebiasaan pejabat publik seperti sekarang ini sebenarnya sudah jelas tergambar dahulu.

kunjungan konselir ke daerah

Sedangkan untuk sekertaris Gubernur Jenderal sendiri biasanya di promosikan menjadi sekertaris dewan. Tiga puluh enam atau empat puluh pegawai harian di kantor kesekretariatan, yang terletak di sebelah gedung pemerintahan, di dalam benteng. Sebagian besar dari mereka berstatus saudagar junior, namun mereka tidak mampu mendapatkan pendapatan lebih, yakarna waktu mereka dihabiskan melayani dan mengabdi ke pemerintah. Jadi seperti inilah gambaran singkat jabatan-jabatan elit dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia (Indonesia) pada abad ke 17-18. Nantikan ulasan tentang lembaga hukum pemerintah Batavia ya. . . .

Demikian ulasan mengenai jabatan-jabatan elite pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di Batavia, semangat terus belajarnya ya sobat melek, terimakasih atas waktunya dan sampai jumpa di artikel berikutnya.