Birokrasi, Jenjang Karir dan Profesionalitas

Birokasi dan Jenjang Karier
Birokasi dan Jenjang Karier

Birokrasi, Jenjang Karir dan Profesionalitas

Pengertian Birokrasi Secara Umum – Istilah tersebut mungkin sudah sangat lazim bagi telinga kita apalagi kita bagian dari mereka juga hehe. . . sebenarnya istilah birokrasi itu dari mana sih dan apa makna kata yang sering juga mendapat plesetan birocrazy bagi beberapa kasus penyimpangan yang dilakukan. Birokrasi berasal dari bahasa Inggris bureaucracy yang memiliki arti sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

Birokrasi sendiri juga bisa disebut sebagai alat perlengkapan negara yang fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah dan, yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan termasuk di dalamnya tugas pelayanan (oleh negara) kepada masyarakat. Selaku pelaksana fungsi administrasi pemerintahan, birokrasi berada di semua tingkat pemerintahan dari yang tertinggi (seperti lembaga kepresidenan), di tingkat pemerintahan pusat seperti lembaga departemen atau kementerian negara, ditingkat daerah berupa lembaga pemerintahan daerah hingga birokrasi pemerintahan di wilayah administrasi terkecil yaitu desa.

Personil birokrasi tersebar di seluruh pelosok wilayah negara dan oleh karenanya merupakan organ negara dengan jumlah personil terbesar. Negara dengan sifat pemerintahan sentralistik atau otoriter umumnya membutuhkan jumlah birokrasi terbesar. Makannya ngga heran kan kalau negara harus menabung lewat (APBN) buat ngopeni birokratnya hehehe . . . Kehendak untuk mengontrol dan mengendalikan kekuasaan, sampai hal yang sekecil-kecilnya adalah salah satu alasan yang melatarbelakangi.

Negara demokrasi lebih berprinsip pada motto lebih sedikit aturan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih baik pemerintahan. Produknya adalah, pemerintahan dengan birokrasi ramping (lean government), efisien, dan efektif.

Terkait dengan sifat dan fungsi tugasnya, birokrasi terbagi atas dua kategori. Kategori pertama, bersifat umum, yaitu terkait langsung dengan kebijakan politik pemerintahan. Disini lembaga birokrasi berfungsi sebagai pelaksana teknis kebijakan yang dilakukan oleh departemen teknis atau kementerian, setelah kebijakan menjadi produk politik, menjadi undang-undang (misalnya UU APBN).

Kategori yang kedua, bersifat khusus, yaitu tidak terikat langsung dengan kebijakan politik pemerintahan dalam arti, melakukan tugas rutin berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintahan. Lembaga yang termasuk didalam kategori ini adalah birokrasi lembaga kepolisian, kejaksaan, intelejen, militer, lembaga yudikatif (fungsi ketertiban, keamanan, pertahanan, penegakan hukum), dan bank sentral (antara lain mengatur kelancaran peredaran arus uang giral maupun kartal)

Birokrasi Sebagai Mesin Pemerintah

Birokrasi terkadang mendapat julukan sebagai mesin pemerintah. Istilah mesin menyiratkan makna bahwa birokrasi bukanlah lembaga yang dapat membuat kebijakan sendiri melainkan sebagai pelaksana kebijakan negara, birokrasi adalah institusi pelaksana Undang-Undang.

Sebagai pelaksana kebijakan negara, birokrasi terbagi atas sejumlah departemen atau kementerian dan/atau lembaga negara lainnya sesuai dengan fungsi dan peran yang, masing-masing memiliki ruang lingkup tugas tertentu yang bersifat baku. Dengan mekanisme kerja seperti itu, dinamika politik bahkan kemelut politik, yang biasa terjadi dalam pemerintahan, tidak berpengaruh terhadap fungsi dan kinerja birokrasi.

Dengan ketatalaksanaan kerja semacam itu maka birokrasi akan tetap kokoh sebagai prasyarat bagi stabilitas kerja mekanisme pemerintahan.

Kendati secara formal peran birokrasi tidak lebih sebagai mesin pemerintahan artinya tidak lebih sebagai organ pelaksana kebijakan namun dalam praktek seringkali melampaui peran dan fungsi formalnya. terkadang juga, secara faktual, birokrasi seakan menjadi pengendali sesungguhnya kebijakan pemerintah.

Ketidak seimbangan antara pemahaman dan pengetahuan teknis atas ruang lingkup bidang kerja yang umumnya dimiliki personil birokrasi (karena mereka bekerja secara profesional) dengan minimnya pemahaman perancang dan pembuat kebijakan politik (legislatif atau eksekutif) adalah penyebab utama, terlebih, apabila pengetahuan dan wawasan kaum politis berada di bawah kemampuan rata-rata  (latar belakang pendidikan ataupun akibat tidak dimiliki/tidak tersedianya tim ahli sebagai pendamping) maka akan lebih susah lagi mengimbangi birokrasi yang pada umumnya memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja panjang. Hal yang kemudian menjadi kecemburuan kalangan politisi terhadap birokrasi.

Baca Juga :

Lembaga Karir dan Profesional

Cita-cita memiliki seorang anak, pacar, dan bahkan calon pendamping hidup sebagai abdi negara (birokrat) sudah lama melekat dalam benak kita, jenjang karir yang ditawarkan dengan berbagai tunjangan dan fasilitas dari negara bagi setiap insan dan keluarganya lah yang menjadi alasan pertama, selain alasan-alasan lain seperti mengejar gengsi dan prestise atau yang lainnya.

Lantas sebenarnya istilah lembaga karir dan profesional bagi setiap birokrat itu seperti gimana sih? Jadi, kriteria pegawai birokrasi diukur berdasarkan tingkat dan kualitas pendidikan, pendidikan formil (sekolah hingga perguruan tinggi) maupun pendidikan non formal (antara lain, kursus, seminar, lokakarya, studi banding), masa kedinasan, dan lain-lain.

Secara normatif, sebagai lembaga karir, birokrasi harus terlindung dari gunjang-ganjing politik. Untuk itu keberadaan lembaga birokrasi ini perlu ditetapkan melalui undang-undang. Mulai dari pembentukan, pembubaran ataupun penggabungan departemen, tidak lagi hanya berdasarkan atas selera eksekutif melainkan hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.

Untuk menjadi seorang birokrat atau di Indonesia disebut sebagai pegawai negeri sipil (PNS), harus telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, yang artinya telah lulus dan lolos dari seleksi yang diadakan untuk hal tersebut. Selanjutnya penilaian kinerja birokrasi dilakukan berdasarkan penilaian atas sejumlah faktor, antara lain dedikasi, kecakapan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga birokrasi biasanya menerapkan sistem organisasi dan staf (line & staff organiation) yang mudah dibaca dan dimengerti publik. Dengan sistem itu pula tingkat gaji dan tunjangan untuk pegawai negeri ditentukan. Sebagai lembaga karir, personil birokrasi harus mampu bekerja untuk memperoleh hak atas pensiun. Birokrasi bebas, dan harus bebas dari intervensi politik, artinya seorang birokrat tidak boleh terlibat politik praktis yaitu tidak diperbolehkan menjadi anggota atau kader parpol.

Sebagai lembaga karir birokrasi juga harus menjunjung tinggi asas profesionalisme yaitu bekerja atas dasar ketrampilan dan pengentahuan sesuai dengan ruang lingkup dan fungsi tugas lembaga. Personalia birokrasi membutuhkan kepastian kerja dan kepastian masa depan (security of the future). Kekokohan birokrasi diperlukan sebagai terjaminnya rasa aman personil birokrasi. Negara sangat membutuhkan mesin pemerintahan (birokrasi) handal yang dengan itu pelaksanaan kebijakan negara dapat dilaksanakan dengan cepat dan aman.

Semoga sedikit ulasan mengenai birokrasi dan jenjang karir profesional bisa menambah wawasan sobat melek semua ya, jangan lupa kunjingi artikel lainnya dan terimakasih atas waktunya.